Sementara juara I, kategori terbaik untuk kabupaten/kota di Kepri, disampaikan Ketua KIP Kepri, Arifuddin Jalil, Selasa (22/11), diraih Kabupaten Karimun.
Untuk tingkat provinsi, juara pertama diraih Lampung. Penyerahan penghargaan dilakukan sebelum dialog publik terkait transparansi dan upaya antisipasi sengketa informasi publik, berlangsung.
“Kalau untuk tingkat provinsi sudah diserahkan bulan lalu. Penilaian dan penghargaan diserahkan KIP pusat,” ungkap pria yang akrab dipanggil Arjal ini.
Setelah Karimun dan Batam, posisi ketiga diraih Pemkab Anambas. Kemudian Pemko Tanjungpinang, Pemkab Natuna, Pemkab Bintan, dan terakhir Pemkab Lingga.
“Kita melakukan penilaian selama 1,5 bulan terakhir ini,” ungkapnya.
Terkait kriteria dalam penilaian, disebutkan ditentukan sesuai dengan pasal 9 dan 11 UU nomor 14 tahun 2008. Di mana sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik, badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala.
“Seperti kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan dan lainnya. Termasuk jika ada anggaran untuk beasiswa. Namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan,” bebernya.
Ditanya keunggulan Batam dan Karimun, Arjal menyebut ketersediaan informasi yang lebih lengkap. Batam dan Karimun memuat visi misi, tupoksi kepala daerahnya. Namun Karimun memuat skema SKPD yang utuh, dilengkapi dengan biodatanya. Selain itu juga dilengkapi dengan pengumuman realisasi anggaran. Dan lelang proyek yang lengkap.
Di sisi lain dia menyebutkan, sebenarnya Batam punya keunggulan diantara kabupaten/kota di Kepri. Saat ini, baru Batam yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun, itu tidak dicantumkan dalam web situsnya.
“PPID yang ada di Kepri baru di Batam. Tapi tidak diupdate di web. Itu kekurangan Batam. Sementara di kabupaten lain, data yang ditampilkan masih minim dan tidak update,” imbuhnya mengakhiri.(mbb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar