- Copyright:ANTARA
- Date: 27n November 2011
Penundaan itu menunjukkan bahwa aksi buruh terutama pada Kamis petang yang ditandai dengan perusakan terhadap beberapa fasilitas umum dan disiarkan media massa dalam dan luar negeri telah berdampak negatif, katanya di Batam, Minggu.
Alfan mengemukakan, tuntutan kenaikan upah dapat pula menurunkan saing Batam di Kepulauan Riau, Indonesia, yang antara lain mengandalkan status sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau "free trade zone", serta upah tenaga kerja lebih murah daripada pesaing kawasan sejenis di negara lain.
Kedua andalan itu, kata Waketum Kadin Kepri, seharusnya dapat dipertahankan dan khusus mengenai perbaikan tingkat kesejahteraan kaum pekerja, pemerintah mesti berperan mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok, pemondokan dan transportasi.
Harga-harga sembako, akomodasi pemondokan dan transportasi merupakan elemen dalam perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dari tahun ke tahun.
"Bila ketiga elemen itu tidak dikendalikan, setiap tahun besaran KHL akan naik dan buruh juga setiap tahun menuntut kenaikan upah," katanya.
Karena itu, menurut Alfan, ketiga komponen tersebut perlu dikendalikan pemerintah dengan menerapkan harga eceran tertinggi, tidak menyerahkan ke mekanisme pasar sempurna.
Puluhan ribu orang buruh di Batam pada Rabu (23/11) berdemonstrasi di halaman Kantor Wali Batam mendesak penetapan upah minimum kota (UMK) Batam tahun 2012 sebesar Rp1,76 juta/bulan.
Demonstrasi pada hari pertama dari tiga hari yang direncanakan, berujung rusuh dengan aparat keamanan ketika pada sore hari hujan, massa tidak diperkenankan berteduh di dalam kantor tersebut.
Unjuk rasa pada hari pertama disertai dengan pemogokan dan tidak sedikit buruh yang hendak bekerja mulai pagi dihalang-halangi aktivis organisasi buruh di gerbang masuk supaya mangkir dan bergabung untuk unjuk rasa besar-besaran.
Besoknya, Kamis (24/11), ribuan orang kembali berdemonstrasi dan mendesak Wali Kota Batam Ahmad Dahlan berbicara langsung di hadapan massa untuk mengutarakan sikap terhadap desakan buruh yang menghendaki UMK 2012 Batam Rp1,76 juta/bulan.
Pada bulan sebelumnya, delapan putaran perundingan tripartit tidak mencapai kesepakatan karena Asosiasi Pengusaha Indonesisa (Apindo) dengan alasan terimbas negarif krisis ekonomi di Eropa dan banjir di Bangkok, Thailand, bersikukuh di angka Rp1,26 juta, sedangkan perwakilan serikat pekerja tetap di angka Rp1,76 juta (sesuai dengan nilai KHL versi pekerja), dan perwakilan pemerintah cenderung pada Rp1,302 juta sesuai dengan KHL hasil Dewan Pengupahan Kota Batam.
Wali Kota Batam pada Kamis tidak bersedia berbicara langsung di hadapan massa, melainkan hanya menyampaikan sikapnya di dalam ruang tertutup kepada perwakilan-perwakilan serikat buruh, sementara di luar kembali terjadi "perang batu" antara pekerja dan aparat yang juga menembakkan gas air mata yang akhirnya meluas berupa perusakan dan pembakaran terhadap pos polisi di beberapa tempat.
Kepada wartawan pada Jumat petang, setelah situasi dikendalikan aparat kepolisian dan TNI AD, Wali Kota menyatakan bukan tidak mau berbicara langsung di hadapan massa melainkan harus mempertimbangkan faktor keamanan selaku Wali Kota.
"Saya bukan tidak memercayai aparat keamanan, melainkan karena tidak ada pimpinan serikat buruh yang menjamin keamananan untuk saya pada waktu itu," kata Dahlan yang kini telah menyerahkan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan UMK 2012 Batam karena tidak bisa dituntaskan di tingkat kota.
Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi selaku Ketua Penasihat Dewan Pengupahan Provinsi Kepri di Batam Minggu menyatakan, dalam yang akan dibahas Dewan Pengupahan Provinsi Kepri, Wali KOta Batam hanya merekomendasikan Rp1.302.992.
Kabas Humas Pemkot Batam Salim ketika dikonfirmasi mengiyakan Wali Kota merekomendasikan angka Rp1.302.992, tetapi juga menyertakan angka Rp1,26 juta yang diinginkan Apindo dan Rp,76 juta yang dikehendaki perwakilkan buruh.
(T.A013/B/B012/B012) 27-11-2011 18:44:56
Tidak ada komentar:
Posting Komentar