(sumber Batam pos) 23 November 2011
Masalah seputar pertanahan di Batam seperti tak pernah ada habisnya. Kini, biaya pengurusan sertifikat dikeluhkan karena membebani pengusaha dan masyarakat. Real Estate Indonesia (REI) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam memperhatikan dan berbenah terkait biaya pengurusan sertifikat yang memberatkan itu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Batam Pos, Senin (21/11) lalu menyebutkan beberapa komponen biaya yang dianggap memberatkan pengusaha dan masyarakat. Salah satu komponen biaya adalah biaya balik nama yang mencapai 0,8 per mil dari harga jual, kemudian untuk hak tanggungan juga dikenakan biaya 0,8 permil jika jumlahnya di atas Rp2 miliar.
Pengusaha dan masyarakat juga mengeluhkan besaran akta jual beli (AJB) yang besarnya 0,8 miliar jika nilai transaksi di atas Rp2 miliar. Yang dinilai paling memberatkan adalah biaya sertifikat yang dikenakan biaya sebesar Rp1.000 per meter.
“Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan jika lahan yang disertifikatkan satu hektare misalnya? Ini kan membebani pengusaha,” kata salah seorang pengusaha membisikkan kepada Batam Pos, Senin (21/11).
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim yang diminta tanggapannya seputar biaya pengurusa sertifikat yang memberatkan pengusaha dan masyarakat mengatakan BPN perlu memperhatikan biaya pengurusan sertifikat tersebut. ”Apalagi jika masyarakat dan pengembang sudah mengeluhkannya biaya pengurusan sertifikat. Biayanya cukup tinggi, jadi perlu biaya yang lebih efisien,” katanya.
Ketika dikonfirmasi soal keluhan masyarakat terkait biaya pengurusan sertifikat yang memberatkan kepada Kepala BPN Batam, Virgo Ereste via ponselnya, Senin (21/11) lalu tidak berhasil. Meski terdengar nada masuk, tapi ponsel kepala BPN Batam tidak diangkat. Dua kali SMS yang dikirim Batam Pos ke ponsel Virgo juga tidak dibalas.
Batam Pos sempat ke kantor BPN di Sekupang, tapi Virgo tak ada di tempat. “Bapak lagi makan siang,” kata pegawai BPN. (hda/cr12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar