Dubes AS Apresiasi Pelayanan Investasi Satu Pintu

Jum'at, 30 Januari 2015 (Sumber: Antara Kepri)

Batam (Antara Kepri) - Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake mengapresiasi pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat yang diinisiasi Badan Koordinasi Penanaman Modal demi memberikan pelayanan terbaik sekaligus mempermudah perizinan investasi kepada penanam modal.

"Saya mengucapkan selamat untuk BKPM dan Presiden Joko Widodo untuk pelayanan satu pintu. Kami berharap ini mampu merampingkan perizinan," kata Duta Besar di sela-sela kunjungannya di Batam Kepulauan Riau, Kamis.

Menurut dia, penerapan PTSP memberikan harapan, khususnya bagi penanam modal asal AS untuk menikmati perampingan dan kemudahan perizinan di Indonesia.

Sementara mengenai penerapan  PTSP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, menurut Duta Besar berjalan baik.

Penyederhanaan perizinan di Batam sangat membantu penanam modal dalam mengembangkan usahanya. Dan penerapan PTSP di KPBPB selayaknya bisa menjadi model dan dicontoh daerah lain di Indonesia.

Selain masalah perizinan, Duta Besar juga memuji dukungan insentif fiskal bagi penanam modal di Batam.

"Badan Pengusahaan Batam telah membuat model yang sangat baik, bukan cuma upaya merampingkan perizinan tapi juga dukungan insentif untuk pebisnis asing di Batam. Dua hal itu sangat membantu keyakinan investor," kata dia.

Presiden Joko Widodo menghadiri sekaligus meresmikan PTSP Pusat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta awal pekan ini.

Pendirian PTSP Pusat itu adalah Instruksi Presiden agar investor dalam mengurus perizinan tidak perlu keluar masuk kementerian tetapi cukup datang ke layanan itu.

Instruksi itu dilanjutkan dengan koordinasi antar kementerian/lembaga  hingga akhirnya 22 kementerian/lembaga mendelegasikan wewenangg penerbitan izin kepada BKPM dan menugaskan pejabatnya di layanan itu.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan BKPM dan kementerain/lembaga sudah siap untuk melayani proses perizinan seluruh bidang usaha.

"Investor akan dipermudah dari sisi layanan perizinan dengan tidak lagi mengelilingi Jakarta atau mendatangi berbagai kementerian/lembaga," kata Franky. (Antara)