Senin, 5 Januari 2015 (Sumber: Antara Kepri)
Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan Batam mulai 2015
memprioritaskan investasi berbasis teknologi informasi dan "green
industry" untuk masuk ke Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam.
"BP Batam melihat industri baru yang potensial yaitu teknologi informasi dan penunjangnya serta green industry di samping memberdayakan industri yang sudah ada. Semua itu sudah sesuai dengan Roadmap BP Batam 2015-2020," kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Jumat.
Industri penunjang teknologi informasi dan industri ramah lingkungan semisal produksi light emitted diode (LED) diharapkan memunculkan sektor industri sebagai subtitusi impor.
"Investasi industri teknologi informasi juga didukung dengan adanya fasilitas Pusat Data BP Batam," kata dia.
Dalam roadmap tersebut juga telah mengevaluasi 23 sektor industri untuk dibagi dalam tiga metode hasil.
Untuk fokus industri utama mencakup 10 sektor yaitu, informasi komunikasi dan teknologi, minyak dan gas, hub logistik, kelistrikan and elektronik, tourism, shipbuilding and ship repair, jasa outsourcing, green industries, peratalan berat dan otomotif.
Sementara untuk 13 sektor lain tersebar untuk industri tambahan atau penyangga dan industri pendukung. Terdiri dari 10 sektor untuk industri tambahan antara lain, industri makanan, minuman, tembakau, tekstil dan pakaian, kulit dan alas kaki, kayu, kertas. Selanjutnya, industri penerbitan, percetakan dan produksi ulang media rekaman, kimia dan produk kimia, karet, plastik serta mineral dan metal.
Adapun industri pendukung yakni, kesehatan, pendidikan, perbankan dan jasa finansial serta jasa publik.
"BP Batam juga memproyeksikan industri kecil dan UKM akan tumbuh mengikuti fokus sektor industri yang tercakup dalam roadmap tersebut. Serta diharapkan akan menjadi pendukung sektor utama," kata Djoko.
Hingga akhir 2014, BP Batam mencatat negara yang banyak berinvestasi di Batam adalah Singapura, Australia, Malaysia, Indonesia, India, Tiongkok, British Virgin Island, Amerika, Inggris, Myanmar, Selandia Baru, Taiwan, Amerika Serikat, Belanda dan Kanada.
Pengamat ekonomi Suyono Saputra mengatakan industri elektronika dan komponen yang menggunakan teknologi tinggi termasuk produsen ponsel memerlukan insentif fiskal dari pemerintah.
"Pemerintah juga sudah seharusnya bisa mempermudah jalur birokrasi bagi pebisnis dalam negeri. Selain itu juga perlu relaksasi aturan kepabeanan agar produk jadi dari Batam bisa dipasarkan langsung ke daerah lain di Indonesia," kata dia. (Antara)
Editor: Rusdianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar