Rabu, 14 Januari 2015 (Sumber: Antara Kepri)
Batam (Antara Kepri) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan dan Kepala BP Batam Mustofa
Widjaja menandatangani pemanfaatan Data Center BP Batam untuk
penyimpanan data cadangan mengenai pertanahan dalam jangka lima tahun.
"Penyimpanan data cadangan di IT Center (Data Center) BP Batam sifatnya mirroring. Artinya ketika server di Jakarta (BPN) mati atau bermasalah, maka pelayanan tetap bisa dilakukan dengan mengandalkan data di BP Batam yang secara otomatis aktif," kata dia usai penandatanganan kerjasama penyimpanan data di IT Center BP Batam, Batam, Senin.
Ia mengatakan, hal tersebut juga ditujukan untuk lebih memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat terutama mengenai kepengurusan sertifikat lahan.
"Hal ini merupakan langkah yang sudah dicanangkan. Karena kami akan fokus pada pelayanan. Kami mulai dari backup data di BP Batam. Karena fasilitas yang ada sebelumnya masih konvensional dan mengkhawatirkan," kata Ferry.
Ia juga mengatakan, bahwa kantor pertanahan kini juga sudah buka tujuh hari penuh untuk memberikan pelayanan agar proses kepengurusan sertifikat tanah bisa lebih cepat. Pelayanan juga dilakukan hingga malam hari.
"Salah satu yang disiapkan adalah pelayanan secara online. Kemudahan dan kepastian jadi prioritas. Selain itu, kami merencanakan sertifikat tanah akan dilengkapi foto pemiliknya," kata dia.
Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk menghindari terbitnya sertifikat ganda yang sering dialami oleh masyarakat.
"Dengan adanya sertifikat ganda, maka akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sertifikat dengan disertai foto sangat diperlukan. Ini sangat memudahkan untuk melakukan inventarisir," katanya.
Terlebih, lanjut dia, bila KTP Elektronik (E-KTP) dapat berjalan baik, maka sertifikat yang disertai dengan foto akan berjalan efektif.
Kepala BP Batam Mustofa Widjaja mengatakan, sejauh ini sudah banyak lembaga termasuk sejumlah kementerian mempercayakan penyimpanan data cadanfannya di IT Center BP Batam yang dibangun pada kawasan beban bencana seperti gempa atau tsunami.
Pembangunan fasilitas tersebut, kata Mustofa, dimulai sejak 2007. Dalam rangka optimalisasi, sejak 2011 mulai dimanfaatkan pihak luar khususnya pemerintah dan sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 27001:2013.
Kemeterian yang sudah memanfaatkan Data Center BP Batam antaralain Kementerian Dalam Negeri, Kemenkominfo, Kemenhub.
"Khusus dengan Kementerian Agraria ditingkatkan pada mirroring aktifa. Jadi kalau Jakarta tenganggu akan dialihkan ke Batam, sehingga pelayanan tidak terganggu," kata dia.* (Antara)
Editor: Rusdianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar