Kamis, 23 January 2014 ( sumber : Haluan Kepri )
Daripada Jadi PolemikBATAM CENTRE (HK) - Menanggapi isu yang berkembang bahwa Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam akan ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Ahmad Mahruf Maulana menilai hal tersebut jauh lebih baik ketimbang jadi polemik berkepanjangan.
" Lebih baik ditunjuk pusat, dari pada jadi polemik yang hingga kini belum tuntas," ujar Maulana yang dihubungi, Rabu (22/1).
Dari sisi anggaran dan kepentingan, lanjut Maulana, sangat wajar kalau Pemerintah Pusat mengambil alih penunjukan Ketua BP Batam. Pasalnya, anggaran lembaga ini berasal dari pusat dan sudah tentu kepentingannya juga sebagian adalah kepentingan pusat.
Namun demikian, kata Maulana, siapapun nantinya yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, figur tersebut harus memahami betul kondisi investasi Batam, dan apa yang menjadi cita-cita bersama para pengusaha dalam memajukan Batam. " Figur tersebut juga harus visioner, sehingga mampu membawa Batam dalam kebangkitan ekonomi," lanjutnya.
Syarat lain, tentu figur yang profesional dan bukan orang politik. Sehingga dalam melaksanakan tugas ia mampu mengedepankan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan investasi, bukan kepentingan politik golongan tertentu.
Menurut dia, seleksi penjaringan Ketua BP Batam yang digagas Gubernur Kepri HM Sani, harus menjadi pelajaran berharga. Sehingga tidak tejadi pengulangan.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Diskusi Anti 86, Ta'in Komari mengungkapkan bahwa Kepala BP Batam yang baru akan diplot dari BPPPT. Ini sehubungan dengan mentahnya proses seleksi yang dilakukan tim independen bentukan Pemprov Kepri pasca putusan PTUN Tanjungpinang, Sekupang, beberapa waktu lalu.(ays)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar