Kejari Batam Belum Tetapkan Tersangka Kasus Pengadaan Genset dan Runway Bandara

Kamis, 16 January 2014 ( sumber : Haluan Kepri )

 

BATAM CENTRE (HK) - Kejaksanaan Negeri (Kejari) Batam hingga kini belum menetapkan satu orang pun tersangka dalam kasus pengadaan genset dan runway Bandara Hang Nadim, Batam. Alasannya, kasus tersebut sedang didalami dan dicari siapa yang paling bertanggungjawab.

"Kerugian itu ada, hanya saja kita masih mencari tau siapa yang paling bertanggungjawab," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Yusron SH MH saat memberikan penjelasan tentang perkembangan penyidikan kasus pengadaan genset dan runway Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (15/1).

Yusron menyebutkan, untuk mengungkap siapa yang paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut ia sudah memeriksa sejumlah saksi. Ini dilakukan setelah kasus tersebut ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan sejak Senin (13/1).

Ketika ditanya berapa saksi yang sudah diperiksa selama dua hari terakhir (Senin dan Rabu, red) dalam kasus yang menghabiskan anggaran Rp10 miliar itu, Kajari tidak menjawab secara jelas.

"Senin dan hari ini ada yang diperiksa, jumlah pastinya silahkan tanya ke Kasi Pidsus," ungkap pria yang berjanji memberikan suprise pengungkapan kasus ke media.

Masih kata Yusron, pihak-pihak yang akan dimintai keterangan, adalah orang-orang yang sebelumnya sudah dimintai keterangan saat dalam proses penyelidikan, selanjutnya ditambah pihak-pihak yang dinilai mengetahui banyak atas kasus tersebut.

"Pihak bandara (Hang Nadim, red), rekanan dan lainnya," ungkapnya.

Menurut perkiraan, kata Yusron, setelah 80 saksi diperiksa baru akan dirapatkan, dan di sanalah nanti akan ditentukan siapa tersangkanya. "Belum bisa kita sebutkan tersangkanya, pemeriksaan masih dibawa 50 persen," terangnya.

Dugaan penyelewengan dalam pengadan genset dan runway pada Bandara International Hang Nadim, saat ini menjadi salah satu kasus dugaan korupsi yang menonjol dalam beberapa bulan terakhir.

Sehingga tak ayal, kalau penanganan kasus ini menjadi perhatian sejumlah pihak, terutama kalangan LSM yang merindukan adanya penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi di Batam.

"Banyak kasus korupsi terjadi di Batam, tapi aparat penegak hukum belum bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ungkap Koordinator Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (LPKA PPD) Kepri, Ismail, baru-baru ini. (ays)