KBRN, Batam : Dalam rangka mendukung
program Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Badan Pengusahaan (BP) Batam bekerjasama
dengan Bank Indonesia Kepulauan Riau mengundang para pengusaha Singapura
yang beroperasi di Batam untuk mengikuti Sosialisasi Implementasi UU
Nomor 7 Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh BI di Kantor BI Kepulauan
Riau, Batam Centre, Batam, Selasa (7/10/2014).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra, mengatakan, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat dan sebagai otoritas moneter yang bertujuan memelihara stabilitas nilai mata uang rupiah, karena rupiah sebagai lambang kedaulatan negara dan wajib digunakan di wilayah NKRI.
"Berdasarkan data yang dimiliki oleh BI penggunaan valuta asing terus meningkat, sehingga penggunaan uang rupiah harus dilakukan di NKRI untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah," ujarnya.
Ia menerangkan sanksi bagi penyalahgunaan mata uang rupiah, yaitu berupa teguran, denda maksimal Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan bahkan pencabutan izin usaha bagi pelaku.
Direktur Investasi dan Pemasaran BP Batam, Purnomo Andi Antono, yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut berharap investor asing di Batam dapat turut mendukung program Bank Indonesia ini.
"Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bagi para pelaku usaha di Batam dapat menerapkan penggunaan mata uang rupiah untuk setiap transaksi di perusahaannya," kata dia.
Sosialisasi ini merupakan yang ketiga kalinya yang diselenggarakan di Batam. Hal ini mengingat begitu strategisnya letak Batam. Selain Batam, Bali dan Medan juga pernah dijadikan sebagai tempat sosialisasi. (Rul/WDA)
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra, mengatakan, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat dan sebagai otoritas moneter yang bertujuan memelihara stabilitas nilai mata uang rupiah, karena rupiah sebagai lambang kedaulatan negara dan wajib digunakan di wilayah NKRI.
"Berdasarkan data yang dimiliki oleh BI penggunaan valuta asing terus meningkat, sehingga penggunaan uang rupiah harus dilakukan di NKRI untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah," ujarnya.
Ia menerangkan sanksi bagi penyalahgunaan mata uang rupiah, yaitu berupa teguran, denda maksimal Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan bahkan pencabutan izin usaha bagi pelaku.
Direktur Investasi dan Pemasaran BP Batam, Purnomo Andi Antono, yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut berharap investor asing di Batam dapat turut mendukung program Bank Indonesia ini.
"Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bagi para pelaku usaha di Batam dapat menerapkan penggunaan mata uang rupiah untuk setiap transaksi di perusahaannya," kata dia.
Sosialisasi ini merupakan yang ketiga kalinya yang diselenggarakan di Batam. Hal ini mengingat begitu strategisnya letak Batam. Selain Batam, Bali dan Medan juga pernah dijadikan sebagai tempat sosialisasi. (Rul/WDA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar