BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui penambahan anggaran
Rp 145,5 miliar bagi Badan Pengusahaan (BP) Batam, setelah pagu anggaran
indikatifnya pada tahun anggaran (TA) 2016 dipotong Menteri Keuangan
Bambang Brodjonegoro sebesar Rp 37,966 miliar.
Sebelum
dipotong pagu indikatif BP Batam tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1,207
triliun, namun setelah mengalami pemotongan pagu anggarannya tinggal Rp
1,169 triliun.
"Komisi VI DPR RI memahami usulan penambahan anggaran BP Batam tahun 2016 sebesar Rp 145,5 miliar sesuai surat Kepala BP Batam kepada Menteri Keuangan pada 20 April 2015," kata Ahmad Hafisz Thohir, Ketua Komisi VI DPR, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan BP Batam di Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Selanjutnya, usulan penambahan anggaran BP Batam itu akan dibahas dalam Rapat Pokja pada Jumat (4/9/2015) mendatang dalam pembahasan RKA/RKL tahun 2016 di Jakarta.
"Usulan akan dibahas lebih mendalam pada Rapat Pokja Komisi VI DPR dan diteruskan ke Badan Anggaran DPR sesusai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan," katanya.
Dalam RDP lanjutan membahas Realisasi Anggaran BP Batam TA 2015 dan RKA/RKL TA 2016 itu, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja menyatakan, telah mengajukan anggaran tambahan untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 145,5 miliar sesuai surat ke Menteri Keuangan Nomor B/1615/KA/2015 tertanggal 20 April 2015.
"Tambahan anggaran itu akan alokasikan untuk membiayai pengembangan infrastruktur pelabuhan laut dalam rangka mendukung Tol laut untuk meninjang industri hilir dari kelapa sawit dan peningkatan prasarana kesehatan/rumah sakit untuk menjamin mutu kesehatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kami mohon berkenan dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi Vi atas usulan yang kami ajukan," kata Mustofa.
Pada 2016, BP Batam menerima pagu indikatif TA 2016 Rp 1.207.766.532.000 sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 0082/M.PPN/04/2015 dan S-288/MK.02/2015 tertanggal 15 April 2015.
Namun pada 7 Juli 2015, Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.02/2015 melakukan pemotongan sebesar Rp 37.966.756.000 , sehingga berubah menjadi Rp 1.169.799.756.000 setelah dilakukan pemotongan. Kebijakan tersebut, merupakan kebijakan penghematan anggaran dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap anggaran kementerian/lembaga.
Atas usulan ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana meminta agar BP Batam dapat melakukan sandingan terhadap DIPA 2015 dan realisasinya hingga Agustus 2015.
"Saat pembahasan di Rapat Pokja, kita minta Kepala BP Batam menyiapkan DIPA 2015 hingga realisasinya sampai Agustus berapa ? Kita minta detilnya hingga satuan tiga saat dibahas di rapat Pokja," kata Azam.
Menanggapi hal itu, Mustofa Widjaja akan menyiapkan sandingan DIPA 2015 hingga realisasinya sampai Agustus 2015. "Terima kasih usulan kami dilakukan pembahasan dan tentunya akan kami jelaskan secara detilnya," kata Kepala BP Batam ini.
Mustofa menjelaskan, penyerapan anggaran pada pelaksanaan DIPA BP Batam TA 2015 sampai dengan Agustus 2015 adalah sebesar Rp 396,47 miliat atau 36,13 persen. Dari jumlah anggaran yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebesar Rp 1.097.207.000.000.
"Namun penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2015 ini masih dibawah target sebesar Rp 7,57 persen dari rencana aawal sebesar 43,70 persen," katanya.
Anggaran tersebut, digunakan untuk program dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP Batam. Dari dana yang disediakan sebesar Rp 533,53 miliar dan telah terserap sebesar Rp 295,85 miliar atau 55,45 persen.
Program lainnya adalah program pengelolaan dan penyelenggaran Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dari dana yang dialokasikan sebesar Rp 563,68 miliar, dan telah terserap sebesar Rp 100,62 miliar atau 17,85 miliar.
"Komisi VI DPR RI memahami usulan penambahan anggaran BP Batam tahun 2016 sebesar Rp 145,5 miliar sesuai surat Kepala BP Batam kepada Menteri Keuangan pada 20 April 2015," kata Ahmad Hafisz Thohir, Ketua Komisi VI DPR, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan BP Batam di Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Selanjutnya, usulan penambahan anggaran BP Batam itu akan dibahas dalam Rapat Pokja pada Jumat (4/9/2015) mendatang dalam pembahasan RKA/RKL tahun 2016 di Jakarta.
"Usulan akan dibahas lebih mendalam pada Rapat Pokja Komisi VI DPR dan diteruskan ke Badan Anggaran DPR sesusai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan," katanya.
Dalam RDP lanjutan membahas Realisasi Anggaran BP Batam TA 2015 dan RKA/RKL TA 2016 itu, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja menyatakan, telah mengajukan anggaran tambahan untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 145,5 miliar sesuai surat ke Menteri Keuangan Nomor B/1615/KA/2015 tertanggal 20 April 2015.
"Tambahan anggaran itu akan alokasikan untuk membiayai pengembangan infrastruktur pelabuhan laut dalam rangka mendukung Tol laut untuk meninjang industri hilir dari kelapa sawit dan peningkatan prasarana kesehatan/rumah sakit untuk menjamin mutu kesehatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kami mohon berkenan dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi Vi atas usulan yang kami ajukan," kata Mustofa.
Pada 2016, BP Batam menerima pagu indikatif TA 2016 Rp 1.207.766.532.000 sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 0082/M.PPN/04/2015 dan S-288/MK.02/2015 tertanggal 15 April 2015.
Namun pada 7 Juli 2015, Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.02/2015 melakukan pemotongan sebesar Rp 37.966.756.000 , sehingga berubah menjadi Rp 1.169.799.756.000 setelah dilakukan pemotongan. Kebijakan tersebut, merupakan kebijakan penghematan anggaran dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap anggaran kementerian/lembaga.
Atas usulan ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana meminta agar BP Batam dapat melakukan sandingan terhadap DIPA 2015 dan realisasinya hingga Agustus 2015.
"Saat pembahasan di Rapat Pokja, kita minta Kepala BP Batam menyiapkan DIPA 2015 hingga realisasinya sampai Agustus berapa ? Kita minta detilnya hingga satuan tiga saat dibahas di rapat Pokja," kata Azam.
Menanggapi hal itu, Mustofa Widjaja akan menyiapkan sandingan DIPA 2015 hingga realisasinya sampai Agustus 2015. "Terima kasih usulan kami dilakukan pembahasan dan tentunya akan kami jelaskan secara detilnya," kata Kepala BP Batam ini.
Mustofa menjelaskan, penyerapan anggaran pada pelaksanaan DIPA BP Batam TA 2015 sampai dengan Agustus 2015 adalah sebesar Rp 396,47 miliat atau 36,13 persen. Dari jumlah anggaran yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebesar Rp 1.097.207.000.000.
"Namun penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2015 ini masih dibawah target sebesar Rp 7,57 persen dari rencana aawal sebesar 43,70 persen," katanya.
Anggaran tersebut, digunakan untuk program dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP Batam. Dari dana yang disediakan sebesar Rp 533,53 miliar dan telah terserap sebesar Rp 295,85 miliar atau 55,45 persen.
Program lainnya adalah program pengelolaan dan penyelenggaran Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dari dana yang dialokasikan sebesar Rp 563,68 miliar, dan telah terserap sebesar Rp 100,62 miliar atau 17,85 miliar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar