Jakarta (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengharapkan
pengusahaan di wilayah tersebut menjadi satu tata kelola sehingga
memudahkan pengurusan investasi.
"Sebenarnya BP Batam dan wali kota Batam itu kita sebenarnya menjalankan tugas masing-masing tapi masyarakat pengusaha merasa ada dua perizinan yang harus diikuti begitu. Nah kita di situ sudah kita tempatkan di bawah kebijakan dewan kawasan ada pembagian tugas," kata Wakil Kepala BP Batam, Jon Arizal usai seminar peluang bisnis di Batam bertemakan "Batam: Renewed Business Opportunities" Jakarta, Rabu.
"Sebenarnya BP Batam dan wali kota Batam itu kita sebenarnya menjalankan tugas masing-masing tapi masyarakat pengusaha merasa ada dua perizinan yang harus diikuti begitu. Nah kita di situ sudah kita tempatkan di bawah kebijakan dewan kawasan ada pembagian tugas," kata Wakil Kepala BP Batam, Jon Arizal usai seminar peluang bisnis di Batam bertemakan "Batam: Renewed Business Opportunities" Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan selama ini pengusahaan Batam selain dikelola oleh BP Batam, juga ada pemerintah kota Batam yang turut mengelola seperti perizinan.
Untuk itu, ia mengatakan perlunya penyempurnaan terhadap pengelolaan Badan Pengusahaan Batam baik penyempurnaan kelembagaannya, penyempurnaan perizinan maupun penyempurnaan otoritas agar badan tersebut bisa membangun batam lebih cepat.
Ia mengatakan sebenarnya otonomi daerah tidak menghambat kinerja BP Batam, namun masyarakat dan pengusaha melihat adanya dualisme dalam perizinan sehingga dikhawatirkan mempengaruhi iklim usaha.
"Selama ini masyarakat merasa ada terjadi dualisme. Nah ini yang perlu 'didudukkan' (dibicarakan secara bersama-sama) kalau perlu memang ada hitam di atas putih bawah Presiden menjelaskan atau disinkronisasikan tugas pemerintah daerah dengan tugas BP Batam," ujarnya.
Ia mengharapkan Badan Pengusahaan Batam dapat berada langsung di bawah naungan Presiden RI.
"Karena di bawah presiden, apa kebijakan-kebijakan, apa masalah-masalah yang ada di Batam itu bisa langsung diputuskan tidak perlu melalui birokrasi lagi," tuturnya.
Ia juga mengatakan pemerintah menilai Batam merupakan suatu kawasan khusus, yakni kawasan bebas perdagangan yang mesti didukung secara nasional.
Ia mengharapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis mengenai pengusahaan Batam dapat diambil oleh pemerintah pusat, yakni Presiden RI secara langsung.
Kemudian, lanjutnya Presiden dapat melimpahkan secara langsung kebijakan mana yang bisa diberikan kepada BP Batam.
Selain membuat kinerja jadi lebih efisien, ia mengatakan BP Batam diharapkan berada di bawah wewenang Presiden secara langsung berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan hubungan kerja sama dengan negara lain.
Terkait pembangunan infrastruktur, ia mengatakan jika langsung berada di bawah Presiden RI maka presiden akan dapat melihat infrastruktur-infrastruktur utama yang mesti ditopang untuk memajukan Batam sebagai kawasan industri atau kawasan bebas perdagangan.
Dalam rangka membina hubungan dengan negara lain, jika BP Batam berada di bawah Presiden, maka BP Batam dapat langsung dengan otoritasnya mengadakan negosiasi kerja sama atau penandatanganan nota kesepahaman dengan tidak ragu-ragu.
Selama ini, Jon mengatakan terkait masalah otoritas kelembagaan, BP Batam berada di bawah dewan kawasan setempat, yang secara kebetulan ketua dewan kawasannya pada saat ini adalah gubernur setempat.
"Oleh karena itu, secara hirarki BP Batam di bawah gubernur. Kemudian, kalau itu (berada di bawah) presiden maka BP Batam bertanggung jawab kepada presiden tapi mungkin dewan kawasannya meskipun ada tapi perlu diberi wewenang apa," tuturnya.
Ia mengatakan jika pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada BP Batam maka dewan kawasan setempat dapat mengatur dari segi pengawasan, koordinasi dan sebagainya.
Sementara, BP Batam diharapkan mendapatkan wewenang untuk mengatur perizinan apa pun yang diperlukan untuk investasi di Batam. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar