Pengangkatan Kepala BP Batam Jangan Dipolitisasi

Selasa, 10 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )

 

BATAM  CENTRE (HK ) - Dewan Penasihat (wanhat) Pemuda Panca Marga, Erdin Odang minta pengangkatan Ketua BP Batam jangan sampai dipolitisasi, dengan tujuan untuk menggeser posisi Mustofa Widjaja sebagai Kepala BP Batam.

" Saya menegaskan agar jangan sampai ada pihak-pihak baik itu pemerintah daerah atau Dewan Kawasan mempolitisasi jabatan Ketua BP Batam untuk menggeser Mustofa Widjaja dari jabatan sebagai Ketua BP Batam,"tegas Erdin Odang, kemarin.

Menurut Erdin, pengangkatan Ketua BP Batam adalah kewenangan presiden dan bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah atau dewan kawasan. Apalagi rencana penggantian Ketua BP Batam saat ini dilakukan dengan pendaftaran para kandidat seperti pemilihan kepala daerah.

Erdin menangkap ada kepentingan-kepentingan pihak tertentu untuk menggeser Mustafa Widjaya dari jabatan Ketua BP Batam untuk menggolkan kepentingan kelompok atau pihak-pihak tertentu.

Ia mensinyalir beberapa pejabat BP Batam yang merupakan staf  Mustofa Wijaja berkepentingan untuk merebut jabatan tersebut.  Kepentingan para pejabat ini tidak lepas dari kepentingan pihak-pihak lain di luar BP Batam memuluskan tujuan-tujuan terselubung di balik jabatan tersebut.

Menurut Erdin, Mustafa boleh diganti namun atas keputusan presiden dan bukan keingingan pemerintah daerah atau kehendak dewan kawasan.  Sebab, ketika Mustofa menduduki jabatan sebagai Ketua BP Batam itu atas keputusan Presiden bukan berdasarkan keputusan Dewan Kawasan atau Pemerintah Provinsi Kepri.

"Beliau diangkat dengan Keppres dan bukan dengan SK Gubernur atau SK Ketua Dewan Kawasan. Ini yang harus dipahami oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Kawasan,"tegas Erdin.

Erdin mengatakan, Pemerintah Daerah atau Dewan Kawasan punya kewenangan hanya sebatas mengusulkan nama-nama figur  kepada Presiden RI untuk selanjutnya sesuai dengan hak prerogatif presiden yang akan mengangkat Ketua BP Batam.

Mencermati kepemimpinan BP Batam sejak lembaga ini masih bernama Otorita Batam, maka menurut Erdin sebaiknya diusulkan mantan perwira TNI  seperti Benyamin Balukh sehingga tidak ada orang-orang yang intervensi terhadap kebijakan Ketua BP Batam.

Sebab diluar figur dari kalangan militer cenderung mendapat intervensi dari pihak-pihak luar yang ingin menuai keuntungan di balik pengelolaan lahan di Batam.

Fakta menunjukkan kata Erdin, saat ini apabila investor yang hendak mendapat lahan tidak langsung dari Otorita Batam melainkan dari pihak ketiga yang telah  menguasai  lahan untuk mendapat fee dari penjualan lahan tersebut.

Sehingga menurut Erdin belakangan ini banyak oknum yang bisa mengusai banyak lahan selanjutnya menjual kepada investor untuk mendapat fee. (nic)