Badan Pengusahaan (BP) Batam mendapat Peringkat ke-4 pada Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2013 yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediyono di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/12/13) lalu. Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2013 diterima langsung oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja.
Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik telah berlangsung sejak tahun 2011. Pada tahun ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia kembali melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Demikian rilis dari Direktur PTSP dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho.
Maksud dan tujuan dari penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik ini untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses Informasi publik kepada masyarakat, melalui pengembangan metode dan instrumen pemeringkatan Badan Publik.
Tahun ini Komisi Informasi Pusat menilai 323 Badan Publik yang dikategorikan ke dalam :
1. Kategori Bidang Publik Pemerintah yang terdiri atas Kementerian/LPNK, Lembaga Negara, Lembaga Non Strutural;
2. Badan Publik Provinsi,
3. Badan Publik BUMN, dan
4. Badan Publik Partai Politik Nasional.
Penilaian dilakukan oleh Tim dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat sebagai pengarah, tenaga ahli dan asisten ahli, serta 1 orang konsultan Nasional.
Pada Kategori Pemerintahan (K/L), BP Batam meraih posisi ke-4 dengan urutan berikut:
a. Kementerian Keuangan
b. Kementerian Pekerjaan Umum
c. BKKBN,
d. BP KPBPB Batam
e. Kejaksaan Agung
f. Kementerian Setneg
g. Kementerian Perindustrian
h. Kementerian Kominfo
i. Kementerian Perhubungan
j. Bappenas
Jumlah badan publik kategori Pemerintahan (K/L) yang dilakukan penilaian sebanyak 140 Badan Publik.
Usai menerima anugerah tersebut, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja mengatakan, bagi BP Batam ajang ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan (BLU) yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat di pertanggungjawabkan.
Wakil Presiden RI pada acara penganugerahan tersebut mengatakan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu elemen yang mendukung sistem demokrasi agar dapat berjalan baik. Tata kelola juga dapat berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan publik berupa output dan outcome, baik di bidang politik, hukum, ekonomi dan sebagainya, semuanya bisa terbuka, bisa dikontrol masyarakat dan masyarakat bisa berpartisipasi.
Menurut Boediono pada tahun 2013 dan 2014, Indonesia ditunjuk jadi leadchair gerakan Open Government Partnership yang diikuti 62 negara anggota. Stakeholder menopang Open Government Partnership termasuk Keterbukaan Informasi Publik.
Di akhir sambutannya, Wapres RI mengatakan Informasi itu bisa dikategorikan ada nilainya atau tidak. Information value jadi tolak ukur bagi kita semua termasuk Komisi Informasi Pusat (KPI) RI. Termasuk Informasi Pelayanan Publik dari instansi harus gamblang. Nilai/kualitas informasi dapat dilihat dari dampaknya terhadap pelayanan publik. Bukan hanya informasi umum, tapi informasi semua hal yang ditanyakan ke Badan Publik. (mta)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar