Pengamanan Laut daerah perbatasan
Diharapkan, pengamanan lebih ketat bisa dilakukan lebih baik. Karena penyelundupan, trafficking, perompakan dan masalah lainnya masih permasalahan yang kerap terjadi di wilayah Batam.Hal itu disampaikan Kasubdit Bidang Persandian BP Batam, Yuda Gunadi, Selasa (3/12) di Batam. Dijelaskannya, letak Batam sangat strategis diikuti dengan kejadian penyelundupan, trafficking dan perompakan.
“Tapi kita punya pelabuhan yang memadai berperan besar menunjang pertumbuhan ekonomi Batam,” bebernya.
Disampaikannya, permasalahan keamanan di jalur internasional Selat Malaka perlu perhatian khusus. Kondisi yang aman dan kondusif akan menjaga kestabilan iklim investasi.
“Ini sudah perhatian pemerintah pusat. Mudah-mudahan, pengamanan tahun depan lebih baik lagi,” harap Yuda Gunadi.
Di Batam sendiri diakui, BP Batam berperan pengamanan melalui teknologi informasi. Selain dilakukan oleh aparat langsung dalam mengamankan wilayah tersebut bersama TNI AL, Polri, Bea Cukai, KPLP, Imigrasi dan Bakorkamla.
“Meminimalisir pelanggaran hukum. Sehingga pengelolaan Batam semakin lebih baik lagi,” imbuhnya.
Di hadapan mahasiswa Universitas Pertahanan, pernyataan itu juga disampaikan Yudi. Sehari sebelumnya, BP Batam menerima mahasiswa yang dipimpin Wakil Dekan Universitas Pertahanan, Marsekal Pertama TNI, Suprapto.Menurut Suprapto, keberadaan Batam yang sangat startegis yang berada di jalur pelayaran internasional. Dengan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, memiliki berbagai keungulan dan permasalahan lain.
“Kehadiran kami di sini untuk mendapatkan masukan dan informasi mengenai perspektif Ekonomi Pertahanan di Batam,” imbuh Suprapto.
Monitoring Daerah Perdagangan Bebas
Di tempat berbeda, Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Kepri, Soerya Respationo, menyebutkan jika pekerjaan berat untuk pengamanan pulau terluar. Perlu kerja ekstra dalam mengamankan dari kegiatan yang melanggar hukum.
“Di sini ada kerja ekstra, karena Kepri mempunyai 19 pulau terluar, berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan lainnya,” kata Soerya.
Soerya menyampaikan pernyataan senada dengan Yudi. Menurut dia, perlu monitoring daerah perdagangan bebas, karena banyak barang ilegal masuk, mulai narkoba, imigram dan penyeludupan elektronik.
“Kita akan membahas ini pada Raker Kominda Kepri, 19 Desember ini,” ungkap Wakil Gubernur Kepri ini usai bertemu Kominda DI Yogyakarta, Selasa (3/12) di Graha Kepri.
Kehadiran Kominda Yogyakarta itu disebutkan, untuk tukar informasi dan penanganan kemasyarakatan dan stabilitas keamanan. Ini dinilai penting menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang.
“Itu selain pengamanan pelabuhan. Karena banyak pintu masuk ke Kepri. Dan terkadang dimanfaatkan untuk masuknya narkoba hingga senjata,” katanya.(MARTUA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar