Senin, 30 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
Info Barelang
Senin, 30 Desember 2013
Jangan Parkir di Jembatan Barelang
SK Menhut 463 Minta Tidak Dipolemikkan
Senin, 30 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
BARELANG (HK) - Ketua Komisi IV DPR RI, M Romahurmuziy mengimbau dan berharap semua pihak untuk menahan diri untuk tidak berpolemik di media massa terkait terbitnya SK Menteri Kehutanan (Menhut) nomor 463/Menhut/2013 tertanggal 12 Juni 2013.
Tindakan tersebut, bisa membingungkan investor, pengusaha dan masyarakat Kota Batam. Selain itu juga jangan membuat komentar-komentar maupun kritikan yang terus menimbulkan kekisruhan yang tidak perlu dilontarkan.
Pengusaha Pro Status Quo Gerah
Senin, 30 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
BATAM (HK)- Proses seleksi pemilihan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tengah berjalan saat ini, ternyata membuat gerah sejumlah pengusaha. Kegerahan terjadi pada pengusaha yang pro status quo atau mereka yang selama ini diduga menikmati fasilitas atas keberadaan Mustofa Widjaja sebagai Kepala BP Batam.
Perekrutan Kepala BP Batam Maladministrasi
Senin, 30 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
Jumat, 27 Desember 2013
Gubernur Kepri Belum Putuskan Ketua BP Batam
Senin, 23 Desember 2013 ( sumber : Tribun Batam )
Tribunnewsbatam.com/Candra P. Pusponegoro
Gubernur
Provinsi Kepulauan Riau, Drs H Muhammad Sani melakukan dialog dengan
dua jemaah di Asrama Haji Batam Center, Selasa (10/9/2013).
Laporan Wartawan Tribun Batam, Anne Maria Silitonga
BATAM, TRIBUN
- Pengurus Dewan Kawasan akan ikut menghadiri wawancara sepuluh calon
ketua BP Batam yang lolos dalam fit and proper test. Gubernur Kepri, H
Muhammad Sani, mengatakan hingga saat ini memang dirinya belum
memutuskan siapa calon ketua BP Batam.
Istono Gugat Gubernur Kepri Melalui PTUN
Selasa, 24 Desember 2013 ( sumber : Tribun Batam )
Tribun Batam/Istimewa
Kantor
Badan Pengusahaan (BP) Batam di Jalan Sudirman Nomor 1, Batam Centre,
Kepri, 29400. Telepon 0778-462047, 0778-462048 dan faks 0778-462240,
0778-462259.
Laporan Wartawan Tribun Batam, Anne Maria Silitonga
BATAM, TRIBUN - Gugatan yang dilayangkan Direktur Perencanaan Pembangunan BP Batam, Istono kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas hasil putusan calon ketua BP Batam ditanggapi santai oleh Gubernur Kepri, Drs H Muhammad Sani.
Dalam 3 Bulan, 5 Importir Masukan 1.500 Ton Daging Beku ke Batam
Jumlah itu di datangkan oleh lima importir daging beku di Batam. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan mengatakan, untuk proses perizinan, pihaknya tidak begitu terlibat.
Gubernur Ngaku Tak Tahu Kapan Kepala BP Diganti
Kamis, 26 Desember 2013 ( sumber : Posmetro Batam )
Penumpang Diimbau Tidak Cepat ke Bandara
Tes Wawancara Kepala BP Akan Terbuka
Selasa, 24 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
Dari 10 orang itu, tujuh masuk di BP Batam dengan jabatan berbeda. Selain lima deputi, satu Wakil Kepala dan satu orang Kepala BP Batam untuk lima tahun ke depan. Siapa yang dipilih jadi ketua, akan dibuat test wawancara terbuka.Janji dilakukan wawancara terbuka terhadap 10 orang calon Kepala BP Batam itu, disampaikan Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam, Bintan dan Karimun HM Sani, Senin (22/12) di Batam.
Tidak Etis Istono Gugat HM Sani ke PTUN
Kamis, 26 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
Gugatan Istono Tidak Etis Terkait Seleksi Calon Ketua BP Batam
Kamis, 26 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
Lokasi Hotel Hang Nadim Batam Belum Ditentukan
Jumat, 27 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
Sebelumnya, BP Kawasan Batam ingin menjadikan Hang Nadim sebagai kawasan bisnis terpadu, seperti Bandara Changi Singapura.
Masuk Kawasan FTZ, Pulau Tanjungsauh Tunggu PP
Kamis, 26 December 2013 (sumber : Haluan Kepri )
Demikian dikatakan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Humas dan Publikasi BP Batam Ilham Eka Hartawan belum lama ini.
Selasa, 24 Desember 2013
Istono PTUN-kan HM Sani
Selasa, 24 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
BATAM (HK)- Ini baru kabar heboh. Istono, salah seorang peserta calon Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang gagal masuk seleksi 10 besar, mem-PTUN-kan Ketua Dewan Kawasan (DK) Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (free trade zone/FTZ) Batam, Bintan dan Karimun HM Sani dan panitia seleksi. Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam itu menilai proses seleksi tidak transparan dan tidak adil.
BP Batam Dinilai Sudah Maksimal
Selasa, 24 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
BATAM CENTRE (HK)- Ketua National Coruption Watch (NCW) Kepri Mulkansyah menilai BP Batam (dulu Otorita Batam ) sudah maksimal dalam memberikan alokasi lahan kepada masyarakat. Karena itu, ia menyayangkan keluarnya SK Menhut No 463 tahun 2013 tentang banyaknya lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung di Batam.
Senin, 23 Desember 2013
Ahli: Tak Perlu Tunggu Putusan TUN untuk Penjarakan Petinggi BP Batam dan Pengembang
Senin, 23 Desember 2013 ( sumber : Batam Pos )
Ahli hukum kehutanan dari Kementerian Kehutanan, Gunardo, menegaskan, Kementerian Kehutanan tak perlu menunggu putusan TUN atau menunggu hasil gugatan Kadin Batam terhadap SK Menhut 463 untuk memenjarakan pihak yang berwenang dalam pengalokasian lahan di Batam kepada pihak ketiga.
Lahan Industri di Batam Tinggal 463 Hektare
Sabtu, 21 Desember 2013 ( sumber : Batam Pos )
Kota Batam yang memasuki usia ke-184 tahun, terus mengalami perkembangan pesat menuju kota metropolitan berbasis internasional. Pesatnya pembangunan Batam, menyebabkan lahan untuk kawasan industri semakin sempit yang saat ini tersisa sekitar 463,9 hektare. Demikian paparan yang bisa dipetik saat DPRD Kota Batam menggelar sidang paripurna istimewa hari jadi Kota Batam ke-184 di gedung paripurna DPPRD Kota Batam, Rabu (18/12).
Petinggi BP Batam Terancam Dibui Gara-Gara Alokasi Lahan Sembarangan
BATAM (BP) – Sikap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam menggugat SK Menteri Kehutanan Nomor 463 tahun 2013 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membuat Kemenhut gerah. Sejumlah petinggi BP Batam dan pengusaha yang mendapat alokasi lahan di atas hutan lindung dan hutan konservasi terancam bui karena Kemenhut membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
Bandara Hang Nadim Pertahankan Prestasi, Raih Potential Air Port
Kamis, 19 Desember 2013 ( sumber : Batam Pos )
Bandara Hang Nadim Batam kembali meraih prestasi Potential Air Port UPT (Unit Pelaksana Teknis ) pada ajang Bandara Award versi majalah Bandara. Penghargaan ini diberikan di Hotel Borobudur, 17 Desember 2013.
BP Batam Akan Bangun Hotel di Wilayah Bandara
Sabtu, 21 Desember 2013 ( sumber : Tribun Batam )
Tribun Batam/tia
Kondisi mobil parkir di Bandara Hang Nadim beberapa waktu lalu.
Laporan Wartawan Tribun Batam, Anne Maria Silitonga
BATAM, TRIBUN - BP Batam berencana membuat perencanaan untuk pengembangan kawasan Bandara Internasional Hang Nadim Batam tahun 2014. Salah satu yang masuk dalam perencanaannya adalah pembangunan hotel di area bandara.
Kabid Komersial Bandara Hang Nadim Batam, Dendi Gustinandar SE MM menyebutkan, untuk merealisasikan hal itu pihaknya terlebih dahulu membuat master plan. Baru kemudian dapat dipastikan adanya pembangunan hotel di Bandara Hang Nadim.
"Pembangunan hotel kita lihat masterplannya dulu. Kalau memang bisa tahun 2014," ujar Dendi saat dijumpai di gedung BP Batam, Sabtu (21/12/2013).
Jumat, 20 Desember 2013 ( sumber : Posmetro Batam )
Hang Nadim Raih Tropi Pontensial Airport
Bandara Hang Nadim Kembali Terbaik
Jumat, 20 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
Demikian dikatakan Kasubdit Komersil, Bandara Hang Nadim, Dendi melalui Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (19/12) di Batam.
Kemenhut Tak Perlu Egois
Senin, 23 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
Batam (HK)- Anggota DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, Kementerian Kehutanan tak perlu menunjukkan sikap egoisme sektoral terkait digugatnya SK Menhut No 463 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi bukan kawasan hutan di Batam, Provinsi Kepri oleh pengusaha Batam. Harry menyarankan sebaiknya kemnhut fokus pada penyelesaian masalah lahan dan hutan lindung yang sudah dibangun dan ditempati ribuan masyarakat serta pelaku usaha.
BP Batam tak Ada Hak Penguasaan Lahan
Jumat, 20 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
BATAM (HK) - Kuasa Hukum Menteri Kehutanan, Guntardo Agung SH
mengatakan, Badan Pengusahaan Batam, tidak punya hak untuk penguasaan
lahan dan kawasan hutan di Batam secara penuh. Seluruh tanah dan kawasan
hutan di Indonesia, secara konstitusi dan undang-undang negara
Indonesia berada di bawah penguasaan negara, melalui Menteri Kehutanan.
Kamis, 19 Desember 2013
BP Dan Pemko Batam Belum Ada Kesepakatan Tentang Penataan Reklame
“Reklame nunggu surat keputusan bersama. Tinggal nunggu tandatangan bapak Mustofa (Ketua BP Batam) dan bapak Ahmad Dahlan (Walikota Batam),” ujar Kepala Sub Direktorat Publikasi dan Humas BP Batam, Ilham Eka Hartawan.
BP Batam Terima Anugerah Keterbukaan Informasi
Selasa, 17 Desember 2013 ( sumber : Tribun Batam )
Tribun Batam/Istimewa
Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam di Jalan Sudirman Nomor 1, Batam Centre, Kepri, 29400. Telepon 0778-462047, 0778-462048 dan faks 0778-462240, 0778-462259.
Laporan Wartawan Tribun Batam, Rio H Batubara
BATAM, TRIBUN - Badan Pengusahaan (BP) Batam meraih peringkat keempat dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2013. Penghargaan tersebut diberikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof Dr H Boediono MEng kepada Ketua BP Batam, Ir H Mustofa Widjaja MM, di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/12/2013) lalu.
Rabu, 18 Desember 2013
Akan Dibangun Hotel Di Bandara Hang Nadim
Rabu, 18 Desember 2013 ( sumber : Posmetro Batam )
BATAM,METRO: Tahun depan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam akan membuat perencanaan untuk pengembangan kawasan Bandara Internasional Hang Nadim, Batam. Salah satu yang akan dibangun adalah hotel.
BP Batam Raih Peringkat Ke-4 Keterbukaan Informasi Versi KIP
Selasa, 17 Desember 2013 ( sumber : Posmetro Batam )
BATAM, METRO: Sebagai bentuk komitmen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan, maka tahun ini Komisi Informasi Pusat (KIP) RI kembali memeringkatkan keterbukaan informasi badan publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajibannya seperti diamanatkan UU No. 14 tahun 2008.
Sani Lirik Investor Uni Eropa
Rabu, 18 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
Dahlan: Harusnya Saya Dilibatkan
Rabu, 18 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
Dahlan Penguji Tes Wawancara
Selasa, 17 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
Batam – Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam, Bintan dan Karimun, HM Sani mengakui, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan sebagai Wakil Ketua DK Batam tidak dilibatkan dalam proses seleksi Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Namun tidak ada kaitan antara ketidakterlibatan Dahlan dalam menentukan tim seleksi dengan kegagalan Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja masuk 10 besar.
Senin, 16 Desember 2013
BP Batam Peringkat Keempat Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2013
Senin, 16 Desember 2013 ( sumber : Batam Pos )
Badan Pengusahaan (BP) Batam mendapat Peringkat ke-4 pada Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2013 yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediyono di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/12/13) lalu. Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2013 diterima langsung oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja.
Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik telah berlangsung sejak tahun 2011. Pada tahun ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia kembali melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Demikian rilis dari Direktur PTSP dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho.
Dana Pelihara Gedung dan Jasa Kebersihan BP Batam Capai Rp4,9 Miliar
Senin, 16 Desember 2013 ( sumber : Posmetro Batam )
BATAMKOTA, METRO: Tahun ini Badan Pengusahaan (BP) Kawasan
Batam, mengeluarkan dana Rp4,9 miliar untuk pemeliharaan gedung dan
jasa kebersihan. Ini disampaikan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit)
Publikasi dan Humas BP Batam, Ilham Eka Hartawan. Menurutnya, anggaran
untuk pemeliharaan kantornya menelan biaya sebesar Rp2,6 miliar. “Itu
untuk perbaikan lift, atap, marketing, pengecatan Anex I, Anex II,
Gedung IT A dan B, kemudian marketing centre,” jelasnya kepada POSMETRO
kemarin.
Mantapkan Sistem Cluster Industri Perkapalan, BP Batam Adakan FGD
Sabtu, 14 Desember 2013 ( sumber : Posmetro Batam )
BP Raih Anugerah Keterbukaan Publik
Senin, 16 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
BATAM- Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatatkan prestasi, anugerah Keterbukaan Informasi tahun 2013. BP Batam meraih juara IV di antara 140 badan publik yang dinilai. Prestasi badan yang dipimpin Mustofa Widjaja, di peringkat IV untuk kategori Badan Publik, setelah Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BKKBN.
Pemanfaatan Fasum KSB Diajukan ke BP
Sabtu, 14 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
Secara khusus, pemanfaatan fasum KSB tidak diatur, kecuali untuk kepentingan atau aktivitas sosial masyarakat.
Menurut Direktur Pemukiman, Lingkungan dan Agrobisnis BP Batam, Tato Wahyu, setiap kavepling ada fasumnya. “BP Batam tidak menentukan peruntukannya,” kata Tato, kemarin.
Biaya Pemeliharaan Gedung BP Batam Rp4,9 M
Minggu, 15 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Publikasi dan Humas BP Batam Ilham Eka Hartawan beberapa hari lalu. Menurut Ilham, biaya pemeliharaan gedung BP Batam mencapai Rp2,6 miliar. Dana sebesar itu, jelas dia, untuk perawatan atau perbaikan lift, atap, pengecatan gedung Annex I, Annex II, Gedung IT A dan B serta Marketing Centre. "Dana itu, memang diperuntukkan untuk perbaikan berbagai fasilitas kami," kata Ilham.
Jumat, 13 Desember 2013
Iman Santoso, Ketua Dewan Pengawas BP Batam
Jumat, 13 Desember 2013 ( sumber : Posmetro Batam )
Mereka adalah Iman Santoso (Ketua), Hadianto (anggota), Astoerullah Azis (anggota), Zamhari (anggota), Mochamad Prijanto (anggota).
Hutan Lindung Seluas 2 Hektar Dibabat
Jumat, 13 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
SEKUPANG (HK) - Setelah sekian banyak lokasi hutan lindung dipaksa beralih fungsi menjadi
lokasi pemukiman dan kawasan industri, belakangan aksi pembabatan hutan lindung kembali
terjadi di Kawasan Tanjung Pinggir Batam.
lokasi pemukiman dan kawasan industri, belakangan aksi pembabatan hutan lindung kembali
terjadi di Kawasan Tanjung Pinggir Batam.
Pembabatan hutan lindung di depan KTM Resort dan The Blue One Cafe tersebut diungkapkan
Sultan Erdin Odang, Ketua Dewan Penasihan Pemuda Panca Marga, kemarin.
Sultan Erdin Odang, Ketua Dewan Penasihan Pemuda Panca Marga, kemarin.
Erdin mengatakan, hutan lindung seluas 2 hektar yang selama ini menjadi daerah serapan air
dan memberi kesejukan terhadap lingkungan di sekelililingnya dibabat oleh oknum yang tidak
bertanggungjawab dan hanya berlangsung dalam waktu dua hari.
Kamis, 12 Desember 2013
Orang Dalam Atau Luar Bisa Jadi Ketua BP Batam
Selasa, 10 Desember 2013( sumber : Tribun Batam )
Tribun Batam/Istimewa
Kantor
Badan Pengusahaan (BP) Batam di Jalan Sudirman Nomor 1, Batam Centre,
Kepri, 29400. Telepon 0778-462047, 0778-462048 dan faks 0778-462240,
0778-462259.
Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria Silitonga
BATAM, TRIBUN - Wakil Gubernur Kepri, DR HM Soerya Respationo SH MH berharap, siapapun yang terpilih menjadi Ketua BP Batam mengetahui secara pasti tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Demikian disampaikan Soerya sehari menjelang diumumkannya ketua BP Kawasan Batam yang baru pada Kamis (12/12/2013) besok.
Penggunaan Anggaran BP Diawasi
Kamis, 12 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
Gubernur Lantik Dewan Pengawas BP Batam
Batam – KETUA Dewan Kawasan (DK) Batam, Bintan Karimun (BBK) mengukuhkan Dewan Pengawas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (11/12). Dewan Pengawas BP Batam ini akan membina dan mengawasi pengelolaan teknis, manajemen dan keuangan BP Batam. Demikian disampaikan Ketua DK BBK yang juga Gubernur Kepri HM Sani di Gedung BP Batam usai melantik mereka.
Selasa, 10 Desember 2013
4.000 Kaveling Segera Ditarik
Selasa, 10 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
Demikian disampaikan Direktur Pemukiman, Lingkungan dan Agrobisnis BP Batam, Tato Wahyu, Senin (9/12) di Batam. Menurut Tato, secara administrasi, semua kaveling itu sudah diverifikasi.
Pengangkatan Kepala BP Batam Jangan Dipolitisasi
Selasa, 10 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
" Saya menegaskan agar jangan sampai ada pihak-pihak baik itu pemerintah daerah atau Dewan Kawasan mempolitisasi jabatan Ketua BP Batam untuk menggeser Mustofa Widjaja dari jabatan sebagai Ketua BP Batam,"tegas Erdin Odang, kemarin.
Senin, 09 Desember 2013
Butuh Waktu 39 Hari untuk Urus Dokumen Kavling Siap Bangun
Senin, 9 Desember 2013 ( sumber : Batam Pos )
Jumlah KSB di Batam saat ini kurang lebuih 41 ribu unit. “Total KSB di Batam ini ada sekitar 41 ribu,” Deputi Pelayanan Umum BP Batam, Azhari Abbas.
Menurutnya proses pembuatan faktur dan PL dibutuhkan waktu sekitar 20 hari kerja. Sementara SPJ dan Skep selama 19 hari kerja. Maksimal prosenya39 hari kerja, itupun bila dokumen dan persyaratan yang dibawa lengkap.
Pengamanan FTZ Harus Lebih Ketat
Rabu, 4 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
Diharapkan, pengamanan lebih ketat bisa dilakukan lebih baik. Karena penyelundupan, trafficking, perompakan dan masalah lainnya masih permasalahan yang kerap terjadi di wilayah Batam.Hal itu disampaikan Kasubdit Bidang Persandian BP Batam, Yuda Gunadi, Selasa (3/12) di Batam. Dijelaskannya, letak Batam sangat strategis diikuti dengan kejadian penyelundupan, trafficking dan perompakan.
8 Importir Dapat Akses ke Kemendag
Sabtu, 7 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )
Batam – Kementerian Pertanian (Kementan) RI, hingga saat ini belum mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk Batam.
Padahal, saat ini ada delapan importir yang mendapat hak akses impor, tapi belum mendaftar. Jumlah itu turun dari 14 yang mengajukan RIPH tahun 2013 dengan satu importir yang mendapat izin.Demikian disampaikan Kasubdit Humas dan Publikasi, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ilham Eka Hartawan, Jumat (6/12) di Batam.
BP Bagikan Legalitas Kaveling
Batam – Sebanyak 41 ribu Kaveling Siap Bangun (KSB) diserahkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, ke warga. Namun, mayoritas diantara KSB itu belum memiliki dokumen legalitas dan sertifikat dari BP Batam. Di antara yang sudah mengurus dokumen, terdapat 2.285 KSB di Sagulung Baru (Saguba) Sagulung dan secara simbolis, dokumen itu diserahkan ke warga, pada Sabtu (8/12) Sagulung. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo didampingi Deputi Bidang Pelayanan Umum, BP Batam, Ashari Abas. Khusus di daerah ini, Soerya ikut menyerahkan, karena dia yang mendorong pengurusan dokumen KSB tersebut.
Penundaan SK Menhut 463 Rugikan Masyarakat Batam
minggu, 8 Desember 2013( sumber : Batam Pos )
BATAM (BP) – Kepala Seksi Konservasi Balai Besar Sumberdaya Alam (BBKSDA) Riau, Nur Patria mengingatkan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang yang menunda pemberlakukan SK Menhut Nomor 463 Tahun 2013 sebenarnya merugikan masyarakat. Pasalnya, lahan masyarakat yang dalam SK Menhut 463 digolongkan ke dalam daerah penting dalam cakupan luas yang bernilai strategis (DPCLS), malah kembali menjadi hutan lindung.
Calon Ketua BP Batam Diumumkan 12 Desember
Senin, 09 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Ketua BP Batam, M Iman Santoso saat dihubungi di Tanjungpinang, Minggu (8/12). Ia mengatakan masing-masing calon yang lolos untuk ketahapan selanjutnya apabila tidak ada halangan akan disampaikan ke publik pada tanggal, 12 Desember mendatang.
BP Batam Terapkan SNI pada Mainan
.
Sabtu, 07 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
Sosialiasasi itu menghadirkan narasumber dari Direktorat Aneka dan Tekstil Kementerian Perindustrian, yaitu Kepala Bidang Infrastruktur Standart, Pusat Standarisasi Rachmadi Tutuka dan Kasubdit Bidang Industri Alas Kaki, Richard Nainggolan.
Minggu, 08 Desember 2013
SK Menhut Ditangguhkan
- JUMAT, 06 DECEMBER 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
-
- Putusan Sela PTUN Tanjungpinang
BATAM (HK) - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang di Batam mengeluarkan putusan sela terkait gugatan Kamar Dagang dan Indusri Kota Batam, Rabu (4/12).Putusannya, pelaksanaan SK Menteri Kehutanan No 463 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau.Dalam putusan sela No.16/G/PEN/2013/PTUN-TPI, tertanggal 4 Desember 2013 secara tegas disampaikan, mewajibkan tergugat II (Menhut) untuk menunda pelaksanaan SK Menhut No 463 yang terbitkan pada 27 Juli 2013 lalu. Hal itu juga berarti, Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku tergugat I, wajib melayani kepentingan penggugat dalam hal ini PT Milenium Investman dan PT Maligo terkait penerbitan dokumen yang sempat tertunda karena adanya SK Menhut, sampai adanya pembatalan atau sampai adanya keputusan tetap.
Langganan:
Postingan (Atom)