BATAM CENTRE (BP) – Ketua Asosiasi Periklanan Kota Batam, Sarno Ahmad meminta kejelasan pemerintah tentang perizinan billboard dan reklame. Sebab Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam (dulu Otorita Batam/OB) sering berebut pengelolaan perizinan titik-titik pemasangan reklame.
”Selaku pengusaha, saya suka bingung harus mengurus izin dimana. Kadang di Pemko sebentar sudah pindah ke OB. Saya kira semrawutnya pemasangan reklame karena tak jelasnya pengaturan oleh pemerintah,” ujar Sarno, Jumat (21/01).
Pemasangan billboard, reklame dan umbul-umbul sembarang malah merusak pemandangan. Seperti di simpang BNI Seipanas, Simpang Jam, dan Simpang Lubuk Baja.
Pengusaha periklanan hanya ikut aturan pemerintah. ”Dimana saja titiknya kita ikut selama diizinkan,” ujarnya
Sebaiknya pemerintah jangan hanya menyetujui setiap pengajuan papan reklame atau billboard tanpa lihat pemandangan di sekitarnya. ”Kalau pengusaha yang penting jelas dan murah,” ujarnya.
Asosiasi beranggotakan 17 pengusaha ini menilai pemerintah tak melindungi pengusaha di Kota Batam, dengan banyaknya papan reklame dari Jakarta dan Singapura tanpa sepengetahuan dari pihak asosiasi.
Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri mengatakan, pihaknya akan menertibkan beberapa papan reklame. ”Yang ada sekarang memang masih ada izinnya, sehingga belum bisa kita tertibkan. Sesudah masa berlakunya selesai, kita akan tertibkan dari mulai Bandara hingga Simpang jam,”ujarnya.
Ke depan pemerintah lebih jeli ketika ada yang meminta pengurusan izin reklame dan memperhatikan titik-titiknya. ”Sehingga tidak mengganggu estetika kebersihan kota,” ujarnya. (cr8)
Saturday, 22 January 2011 | 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar