Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Jembatan Babin yang panjangnya 6,9 kilometer itu sangat besar, yakni sekitar Rp3,7 triliun. Jika BP Batam, Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri juga ikut mengalokasikan anggaran itu juga tidak cukup. Karena pemerintah juga punya kewajiban untuk anggaran yang lain.
"Dibutuhkan anggaran sangat besar untuk membangun Jembatan Babin. Untuk itu, tidak mungkin memakai anggaran pemerintah daerah saja, melainkan harus didukung anggaran pemerintah pusat,"ujarnya.
Dengan anggaran besar itu, kata dia, proyek pembangunan Jembatan Babin juga bisa dilakukan secara bertahap. Artinya, pembangunan bisa dilakukan dengan cara separuh dulu. Membangun dari Telagapunggur Batam-Pulau Tanjung Saok dulu dan setelah itu melanjutkan pembangunan hingga ke Pulau Bao dan Pulau Bintan.
Menurutnya, proyek pembangunan Jembatan Babin sudah masuk uji kelayakan pada 2009 lalu. BP Batam juga menargetkan pembangunan Jembatan Babin terlaksana, karena jembatan itu bisa menghubungkan dua daerah Free Trade Zone (FTZ) di Kepri.
Pembangunan Jembatan Babin dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di dua daerah FTZ, Batam dan Bintan. Khususnya Batam saat ini juga sudah tidak tersedia lahan yang cukup untuk kebutuhan investasi, sehingga perlu pengembangan ke pulau lain di daerah FTZ.
"Kita sangat menginginkan proyek pembangunan Jembatan Babin itu terwujud setelah uji kelayakan pada 2009 lalu. Dari sekarang, kita harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai, termasuk Jembatan Babin untuk mendukung kegiatan investasi,"katanya.(hk/rl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar