Jum'at, 27 Februari 2015 (Sumber: Antara Kepri)
Oleh: YJ Naim
Batam (Antara Kepri) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo
menolak usulan untuk menggabungkan institusi Pemerintah Kota Batam
dengan Badan Pengusahaan Batam karena dinilai justu akan merugikan kota
industri.
"Kami menginginkan hubungan yang baik, ibarat kapal, dua mesin. Bukan dua nahkoda," kata Wakil Gubernur Kepri di Batam, Kamis.
"Kami menginginkan hubungan yang baik, ibarat kapal, dua mesin. Bukan dua nahkoda," kata Wakil Gubernur Kepri di Batam, Kamis.
Ia mengatakan sinergi yang baik antara Pemkot dengan BP Batam justru akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Batam.
Masing-masing institusi bekerja maksimal membangun Batam sesuai dengan tugas pokoknya. BP Batam untuk bidang yang berhubungan dengan industri dalam pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan BP untuk urusan lainnya.
Selama ini, ia melihat hubungan Pemkot dan BP Batam kadang baik, dan ada kalanya juga tidak harmonis.
"Sebetulnya iya dan tidak. Yang penting ada semangat kebersamaan," kata Wakil Gubernur.
Menurut dia, usulan penggabungan Pemkot dengan BP Batam hanya wacana saja, dan belum pasti direalisasikan.
Ditemui terpisah, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan pihaknya hanya menjalankan ketentuan dari Pemerintah Pusat, terkait usulan penggabungan Pemkot dengan BP.
"Kami hanya menjalankan aturan dari pusat. Apapun keputusan dari pusat akan kami jalankan," ucap Djoko.
Ia membantah rumor yang menyebutkan hubungan antara Pemkot dan BP tidak harmonis. Menurut dia, Pemkot dan BP bersinergis membangun Batam dari wilayah tugas masing-masing.
"Hubungan dengan Pemkot baik, siapa yang bilang tidak baik?" ujar dia, balik tanya.
Sebelumnya, anggota DPR RI daerah pemilihan Kepri Nyat Kadir mengatakan setuju dengan ide penyatuan Pemkot Batam dengan BP Batam, seperti diitulis dalam surat kabar terbitan Batam.
Menurut Nyat Kadir, hubungan Pemkot dengan BP Batam tidak selalu mulus, meskipun kerja sama keduanya semakin baik dibandingkan kala ia masih menjabat Wali Kota Batam, sekitar 10 tahun yang lalu.
Ia kemudian mengusulkan agar pola kepemimpinan di Batam meniru Tiongkok, Batam dipimpin oleh Wali Kota sedangkan wakilnya "ex officio" dari BP Batam. (Antara)
Editor: Rusdianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar