Jokowi Tak Hadiri HPN di Batam, Insan Pers Kecewa

Senin, 9 Februari 2015 (Sumber: Haluan Kepri)

BATAM (HK)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2015 di Kota Batam, Kepri, Senin (9/2) besok. Insan pers kecewa dengan ketidakhadiran Presiden Jokowi ini.

Jokowi saat ini sedang melakukan kunjungan ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Kunjungan yang dimulai Kamis (5/2) akan berakhir Senin (9/2) malam. Hari Pers jatuh pada 9 Februari 2015. Rencananya, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang baru kembali dari Batam, Jumat (6/2) petang, akan kembali datang ke Batam untuk menggantikan Jokowi menghadiri HPN 2015.

Para pemimpin redaksi, pekerja media, dan pengamat media yang menghadiri diskusi buku 'Menyongsong Kepemimpinan Nasional Pro Rakyat' di Hotel Harmoni One, Batam Centre, Sabtu (7/2), menyesalkan sekaligus mempertanyakan ketidakhadiran Jokowi pada HPN tahun ini. Menurut mereka, Hari Pers merupakan panggung yang penting buat presiden untuk menyampaikan programnya ke seluruh rakyat Indonesia.

"Kehadiran Presiden di Hari Pers sangat penting. Itu sebabnya, para presiden selalu mengagendakan waktu untuk menghadiri Hari Pers," ungkap mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azam yang hadir dalam diskusi itu.

Menurut Tarman, Presiden Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia selalu menghadiri peringatan Hari Pers. Demikian juga dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun memerintah, serta Megawati Soekarnoputri selama tiga tahun menjadi presiden.

Pengamat media yang juga editor buku 'Menyongsong Kepemimpinan Nasional Pro Rakyat' Agus Sudibyo mengatakan, kekecewaan atas ketidakdatangan Jokowi dalam acara HPN 2015 bukan semata-mata dari kalangan pers, tetapi justru dari masyarakat Batam. "Ini (HPN) pesta masyarakat juga, jadi yang kecewa masyarakat juga. Bukan cuma HPN. Aspek ini kalau presiden tidak hadir agak kurang, tapi dengan hadirnya Pak Jusuf Kalla semoga terobati. Meskipun masyarakat Batam, saya lihat Jokowi ingin hadir," kata Agus saat bedah buku.

Sementara itu, salah satu penulis dalam buku tersebut, yakni Arswendo Atmowiloto, mengatakan, insan pers tidak perlu kecewa terlalu berlarut-larut dengan tidak hadirnya Jokowi. "Dalam media komunikasi kita, kalau barang laris pasti punya sesuatu yang hebat. Kalau Jokowi bisa ngetop dan dicintai pasti ada sesuatu hebatnya. Kalau tanggal 9 beliau datang, lupakah kekecewaan itu? Atau Jokowi sakti atau pro pers? Itu yang ada pada beliau dan kita tidak miliki. Kritik tadi bagus, tapi ya sudah jalani saja. Kalau datang atau tidak, ya gak apa-apa. Ini adalah konsekuensi langsungnya," katanya.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi Istana Kepresidenan mengenai kepastian ketidakhadiran Presiden Jokowi.

Anak Kandung Pers

Buku ’Menyongsong Kepemimpinan Nasional Pro Rakyat’ ditulis secara bersama-sama oleh para wartawan senior di Indonesia. Buku tersebut berisi tentang harapan-harapan masyarakat akan sosok Jokowi yang sudah dibesarkan namanya oleh media, bahkan hingga disebut sebagai media darling dan berhasil mencapai kursi kepresidenan.

Editor buku tersebut Agus Sudibyo pun menyebut Jokowi sebagai anak kandung pers karena telah berhasil menjadi produk dari kemerdekaan pers. "Jokowi adalah anak kandung pers, kira-kira apa yang bisa kita harapkan dari Jokowi sebagai produk kemerdekaan pers? Buku ini hadir menuliskan harapan-harapannya juga tuntutannya kepada Presiden Jokowi," kata Agus dalam bedah dan launching buku tersebut.

Ia mengatakan, dengan berhasilnya Jokowi diangkat oleh insan pers bahkan hingga posisinya saat ini, ia berharap Jokowi pun bisa berbuat sesuatu untuk pers. Salah satunya adalah dengan menghadiri puncak acara HPN. Apalagi selama ini HPN selalu dihadiri oleh Presiden RI di puncak peringatannya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap merasa jadi bulan-bulanan oleh pers. "Saya berharap, alih-alih Jokowi bisa berbuat sesuatu untuk pers, tapi yang terjadi sekarang, Jokowi sibuk dengan urusannya sendiri. Dia harus keluar dari dilema-dilema politik dan yang terjadi justru sebaliknya. Buku ini bertanya apa yang bisa dilakukan Jokowi? Sebaliknya, apa yang bisa dilakukan pers terhadap yang dihadapi Jokowi ini?" katanya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, saat ini Jokowi sudah tidak menjadi media darling lagi. Berdasarkan catatannya, ada perubahan-perubahan yang kondisinya cukup menarik. Salah satunya adalah sebelum kasus konflik KPK-Polri muncul, pengamat pers masih bisa mengasumsikan bahwa pers Indonesia terbelah.

Dimana satu kelompok mendukung presiden dan satu kelompok lainnya cenderung kritis dan mengoreksi. Namun ketika salah satu petinggi KPK, Bambang Widjojanto ditangkap, hampir semua media kritis kepada pemerintah. "Menurut saya ini perkembangan yang bagus. Ternyata media yang pro dan anti Jokowi punya pandangan sama yakni semua mengkritik supaya Jokowi segera bertindak tegas dan cepat untuk selamatkan KPK-Polri," katanya.

Meskipun tidak lagi menjadi media darling, katanya, tetapi para awak media masih fokus memberitakan Jokowi kendati yang diberitakan bukan berita afirmatif. Itu juga menjadi hal yang baru dan cukup bagus perkembangannya karena tahun 2014 kemarin memberi beban yang berat terhadap citra pers nasional di mata masyarakat.

"Lagi-lagi muncul, bagaimana pola hubungan ideal yang diharapkan antara pers dan pemerintah. Ini persoalan baru. Termasuk ketidakhadiran Jokowi di HPN, karena harusnya dalam kondisi yang serba terjepit secara politik, Jokowi harusnya hadir. Sebab, pers bisa jadi kawan dan lawan Jokowi," pungkasnya.

Sani Buka Konvensi Media

Sementara itu, Gubernur Kepri Muhammad Sani membuka kegiatan Konvensi Media Massa Pers Sehat, Bangsa Hebat di Harmoni One Hotel Batam, Sabtu (7/2). Kegiatan tersebut merupakan salah satu inti HPN 2015. Kegiatan Konvensi Media Massa HPN 2015 diisi dengan kegiatan seminar "Opportunity and Challenging of the ASEAN Economic Community 2015"

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Sekretariat Jenderal ASEAN, Assistant Director Finance Integration Diviseion ASEAN Economic Community Dr Bambang Irawan. Selanjutnya Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah, Wakil Ketua Umum Bidang ICT dan Penyiaran Kamar Dagang Indonesia Didie Soewondho, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.

Muhammad Sani mengatakan merasa tersanjung atas pelaksanaan  HPN 2015 di Provinsi Kepri.  Kegiatan tersebut, kata dia, diharapkan ada kebijakan khusus untuk Kepri yang lebih dari 96 wilayahnya adalah lautan. "Kami berharap nantinya dengan kegiatan ini dan kehadiran Ibu Menteri Kelautan Perikanan akan ada pabrik pengolahan ikan di Kepri. Nelayan juga perlu dibekali alat tangkap yang memadai agar mampu melaut hingga jauh," kata Gubernur.

Selain itu, Gubernur berharap akan ada konektivitas laut antar pulau agar ekonomi meningkat. "Di Kepri sektor maritim pernah berkembang pada sekitar abad 17. Ini yang harus dikembangkan lagi," kata Sani.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan berharap konvensi tersebut akan membahas mengenai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). "Sudah semestinya MEA dipertalikan dengan tujuan sosial negara. Yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia.

Ia berharap, jangan sampai MEA justru membuat Indonesia hanya sebagai tempat pemasaran dan penanaman modal yang mudah bagi investor namun tidak memberi sebesar-besarnya kesejahteraan bagi rakyat. Bagir  juga tidak ingin pers atau media massa tidak menjadi corong bagi kegaduhan. Namun harus keluar dari kegaduhan yang tidak memberi manfaat bagi orang banyak.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti lebih banyak menyampaikan mengenai tindakan tegas terhadap pencurian ikan di Indonesia.

Susi mengakui bahwa sebelum ada tindakan tegas atas pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal asing ada oknum pejabat eselon satu lembaga tersebut menjadi agen-agen kapal pencuri ikan. "Memang diakui ada bekas eselon 1 KKP jadi agen kapal-kapal ini. Ada dirjen ada anggota DPR. Tapi intinya pekerjaan saya 90 persen untuk pencurian ikan, dan untuk pelarangan menggunakan alat tangkap pukat harimau," kata dia.

Ia mengatakan, untuk persoalan hukum ada satgas illegal fishing, akan ditelusuri sampai penegakan hukum. "Tapi yang penting sekarang kapal-kapal asing keluar. Sekarang pendapatan nelayan lokal juga meningkat," kata dia.

Perwakilan Kadin, Didie ada empat pesan yang harus diperhatikan pemerintah dalam penerapan MEA agar tepat sasaran. Ia mengatakan aliran bebas pada barang, jasa, investasi, permodalan dan tenaga kerja harus diperhatikan agar masyarakat lokal tidak tersingkir.

Pemerintah, kata dia, harus meningkatkan daya saing masyarakat untuk mengantisipasi ekonomi yang mengglobal demi mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Filipina dan Vietnam akan menjadi saingan utama Indonesia. Jadi harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah," kata Didie.

Yang perlu diwaspadai, kata dia, adalah barang-barang asing masuk ke Indonesia lebih besar dari pada barang Indonesia yang keluar. (ant/sp/b1)