Ide Peleburan BP Batam – Pemko Tergantung Presiden

Kamis, 26 Februari 2015 (Sumber: Batam Pos)

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam tak keberatan dengan gagasan anggota DPR RI asal Kepri, Nyat Kadir yang mengusulkan agar BP Batam berada satu lembaga dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Ide itu mengemuka lantaran sampai saat ini masih terjadi benturan kebijakan antara BP dan Pemko Batam.


”Itu tergantung pemerintah pusat. Kalau memang di pusat perintahkan, ya kita ikut,” ujar Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, Rabu (25/2).

Menurut dia, segala kebijakan yang dilakukan oleh BP Batam bersandar pada landasan hukum yang memayunginya. Jika kemudian hal itu dinilai bertentangan dengan pihak lain dalam hal ini Pemko Batam, maka kewenangan untuk menarik atau memasukkan ke lembaga lain kembali pada presiden.

Senada dengan itu, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Musofa mengatakan keberadaan BP Batam mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres), sehingga jika dikehendaki untuk ditarik atau dileburkan pada sutu lembaga, maka kewenangan itu kembali pada presiden.

”Berarti presiden akan menganulir Keppres yang sebelumnya,” kata Musofa, kemarin.

Penyatuan itu bisa sama persis dengan usulan Nyat Kadir yakni pimpinan daerah berada di tangan Wali Kota Batam, sedangkan secara ex-officio Kepala BP Batam jadi Wakil Wali Kota.

Kebijakan lain yang bisa diambil, yaitu menjadikan Batam sebagai satu provinsi khusus, sehingga BP dan Pemko melebur jadi satu. Kewenangan khusus ini seperti yang dimiliki DKI Jakarta, yang menjadikan gubernur memiliki kewenangan untuk menunjuk wali kota secara langsung.

Dengan penyatuan dua lembaga itu, sambung politisi Hanura itu, maka peluang Batam untuk mendongkrak pendapatan juga makin meningkat. ”Kalau dikelola jadi satu, PAD (pendapatan asli daerah) bisa tembus Rp 3 triliun,” katanya.

Menurut Musofa, untuk memutuskan hal itu perlu keberanian pemerintah pusat. Pasalnya, selama ini tumpang tindih kebijakan telah berlangsung cukup lama di Batam akibat adanya dualisme kepemimpinan BP dan Pemko Batam. (rna/bpos)