Kantong Tampungan Air Diperbesar

Wednesday, 2 February 2011  (sumber Batam Pos,versi asli)

Pejabat Jangan Hanya Salahkan Cuaca
BATAM KOTA (BP) – Banjir di Simpang Bandara yang melumpuhkan arus lalu lintas ke Bandara Hang Nadim Batam, langsung disikapi Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam, Selasa (1/2). BP Kawasan berencana memperbesar kantong-kantong tampungan air yang ada di sekitar titik banjir.
“BP Kawasan kemarin langsung melakukan rapat untuk membahas banjir yang merendam jalur bandara. Selain itu, rapat kemarin juga mencari solusi penanggulangan banjir di titik langganan banjir,” ujar Kasi Humas BP Kawasan Dendi Gustinandar, Selasa (1/2).

Menurut Dendi, kantong tampungan air dan drainase saat ini memang tak memadai. “Namun jangan lupa, faktor curah hujan yang tak mereda selama dua hari juga andil besar terhadap terjadinya banjir dimana-mana di Batam,” katanya.
Sedangkan solusi mengatasi banjir terhadap semua titik di Batam, Dendi mengatakan, BP Kawasan akan segera membahasnya.
Anggota DPRD Kepri Onward Siahaan mengatakan, Pemko Batam dan BP Kawasan harus berkoordinasi dalam mengatasi banjir di Batam. Saat masih di DPRD Batam, kata Onward, ia sudah berkali-kali mengingatkan agar Pemko  dan BP Batam menyatukan master plan parsial di setiap kecamatan menjadi master plan Kota Batam.
“Kita sudah berkali-kali mengingatkan. Bahkan Pemko pernah berjanji menuntaskan banjir di akhir periode Wali Kota Ahmad Dahlan yang pertama,” kata mantan Sekretaris Komisi III DPRD Batam, itu.
Koordinasi itu penting, kata Onward, karena selama ini Pemko dan BP tak sejalan, terutama dalam pemberian lahan kepada pihak ketiga. Mestinya, kata Onward, sebelum lahan dialokasikan ke pihak ketiga, dibuat juga perencanaan alur drainasenya. “Jangan asal dialokasikan. Kalau sembarangan, pasti menyebabkan banjir,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan menekankan agar pejabat di lingkungan Pemko jangan hanya menyalahkan cuaca sebagai penyebab terjadinya banjir di Batam.
“Jika pejabat menyalahkan cuaca sebagai penyebab banjir, maka itu sama seperti menyalahkan Tuhan. Semestinya pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan selama ini,” kata Ruslan, kemarin.
Pemerintah, kata dia, harus mengevaluasi kebijakan cut and fill, pengalokasian lahan yang dilakukan tanpa memperhatikan topografi dan catchment area. “Kebijakan pemberian IMB secara sporadis dan tidak adanya perencanaan yang diperhitungkan secara matang sebelum mengalokasikan lahan juga memberi kontribusi terhadap banjir yang terjadi di Batam,” paparnya.
Ruslan mengkritisi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang dinilai kurang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.
“Saya yakin jika ada perencanaan yang matang, banjir tidak akan seperti ini. Apalagi persoalan banjir setiap tahun terus berulang. Kalau terus banjir, apa kerja Bappeko selama ini,” tanyanya.
Ruslan juga menyoroti alokasi anggaran untuk perbaikan drainase.  “Saya melihat penanganan banjir tidak dilakukan secara komprehensif. Pemerintah tidak punya peta penanganan banjir, sehingga penanganan banjir tidak tepat seperti terjadi di simpang bandara Hang Nadim, Batuaji, Tanjungpiayu dan kawasan lain,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Batam M Musofa mengatakan, bahwa pemerintah seharusnya punya peta titik-titik banjir di Batam. “Kalau pemerintah tak punya peta, bagaimana bisa menangani banjir secara komprehensif? Mustahil rasanya menangani banjir secara komprehensif tanpa punya peta titik banjir di Batam,” tegasnya.
Soal upaya penanganan banjir selama ini, Musofa menegaskan hanya bersifat parsial semata. “Tidak tuntas, hanya parsial saja. Maka itu kita meminta supaya pemerintah punya peta titik banjir,” katanya. (cr6/med/hda)