SEKUPANG -- PT Drydock World Pratama melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) masal terhadap 575 karyawannya. Mereka yang di PHK terdiri dari 571 karyawan permanen dan 4 karyawan lain berstatus kontrak."Laporan PHK terhadap 575 karyawan tersebut telah kita terima dari PT Drydock sejak kemarin (Senin, 7/2). PHK dilakukan mulai hari ini (kemarin), sedangkan pesangon dan pembayaran-pembayaran lainnya akan dilakukan pada 11 Februari 2011," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Rudi Sakyakirti usai melakukan pertemuan bersama Komisi IV DPRD Kota Batam di Kantor Disnaker, Sekupang, Selasa (8/2).
Seluruh karyawan yang di PHK, menurut Rudi, akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan. Termasuk besarnya pesangon yang akan diterima, baik bagi karyawan berstatus permanen maupun kontrak. Ia mengatakan, dari jumlah karyawan yang di PHK, sebanyak 510 di antaranya telah menandatangani surat keputusan PHK. Sedangkan sisanya belum menandatangani dengan alasan belum masuk kerja karena sakit, cuti dan alasan lainnya.
Berdasarkan informasi dari PT Drydock, kata Rudi, alasan PHK kepada ratusan karyawannya karena tidak adanya order pekerjaan lagi. Sehingga pihak perusahaan mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah karyawan, termasuk karyawan permanen.
Tidak adanya pekerjaan ini sudah mulai dialami perusahaan sejak empat bulan lalu atau pasca Idul Fitri. Akibatnya berdampak pada berkurangnya jam-jam lembur karyawan yang biasanya selalu ada setiap harinya.
"Keputusan PHK ini menurut informasi pihak perusahaan juga telah dibicarakan bersama pengurus unit kerja (PUK) serikat pekerja yang ada di perusahaan PT Drydock," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riky Indrakari menyebutkan, di tahun 2011 ini diperkirakan akan terjadi PHK terhadap sekitar 3 ribu karyawan di Batam. Selain PT Drydock, PHK juga akan menimpa para karyawan di perusahaan PT Panasonic.
"Satu perusahaan (PT Drydock) sudah melakukan rasionalisasi dan untuk setahun saja kita akan kehilangan sekitar 3 ribu karyawan akibat PHK," katanya usai sidak bersama anggota Komisi IV lainnya seperti Udin P. Sihaloho, Rusmini Simorangkir, Mawardi Harni di Disnaker.
Sedangkan PHK di PT Panasonic Batam Centre, akan dilakukan secara bertahap mulai April hingga Oktober terhadap sekitar 1.200 karyawannya. Riky berharap, permasalahan PHK tersebut dapat segera dilaporkan Disnaker ke Walikota Batam. Tujuannya agar dapat diantisipasi ke depannya terkait nasib para pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya serta investasi tetap berlangsung kondusif.
Harapan yang sama juga diutarakan Udin P. Sihaloho. Ia menginginkan Disnaker dapat turun langsung ke lapangan untuk mengawal agar hak-hak karyawan benar-benar dibayarkan perusahaan. Serta mencari alternatif terbaik, sehingga persoalan PHK tidak merembet dan permasalahan terus menerus terjadi.
"Kita telah sampaikan ke Disnaker untuk turun langsung mengawal hak-hak karyawan yang di PHK, khususnya bagi karyawan yang permanen," tegasnya.
Di samping itu, untuk mengantisipasi banyaknya masalah-masalah ketenagakerjaan di Batam, Udin juga meminta tenaga pengawas yang jumlahnya baru ditambah dapat melakukan pengawasan secara maksimal. Sehingga dapat melakukan pemetaan (mapping) terhadap daerah-daerah ataupun kawasan bermasalah, seperti kawasan Tanjung Uncang maupun kawasan industri lainnya. (hk/sn,li)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar