Senin, 4 Mei 2015 (Sumber: Anatara Kepri)
Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan sejumlah proyek untuk mengatasi kemacetan lalu lintas jalan raya akibat terus meningkatnya jumlah kendaraan.
"Sejumlah proyek seperti jalan tol dan monorel sudah dirancang untuk mengatasi terus meningkatnya pengguna kendaraan pribadi di Batam," kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam Imam Bachroni di Batam, Jumat.
Proyek tersebut, kata dia, yang akan menjadi solusi jangka panjang terhadap masalah kepadatan kendaraan pribadi di Kota Batam.
"Sedangkan untuk upaya mengatasi kemacetan jangka pendek adalah dengan penambahan jalur lambat," kata dia.
Menurutnya, pelebaran dan penambahan jalan di Batam sebagai upaya jangka pendek masih realistis mengingat di kota ini masih ada jalan arteri dengan ROW 100 dan 70.
"Sejak awal memang sudah disiapkan ROW yang luas. Sehingga ketika dibutuhkan, bisa segera dibangun tanpa pembebasan lahan lagi," kata dia.
Untuk pembangunan jalur lambat, kata dia, saat ini sedang memasuki proses pengukuran dari Sekupang-Batam Kota-Mukakuning.
Proyek lain yang menjadi proritas untuk segera dibangun adalah pembangunan jalan layang di Simpang Kabil dan Simpang Jam yang diharapkan mampu mengurai simpul kemacetan dua persimpangan utama Kota Batam tersebut.
"Kami sadar bahwa lahan Pulau Batam terbatas dan akan sesak, sekarang juga sudah sangat terasa khususnya jam-jam pergi dan pulang kerja. Sehingga harus ada persiapan desain infrastrukturnya. Termasuk pembatasan kendaraan masuk dari luar negeri yang sudah dilakukan pemerintah pusat," kata dia.
Untuk jalan tol khusus angkutan berat dianggap strategis diwujudkan mengingat selama ini angkutan industri harus menggunakan akses yang sama dengan kendaraan pribadi.
Di samping itu, menurut Imam salah satu solusi yang bisa mengerem jumlah kendaraan adalah dengan kebijakan "one in one out".
Pengamat FTZ Suyono Saputra menilai kebijakan umum pembatasan pemasukan kendaraan produksi dalam negeri sebenarnya bisa diterbitkan Dewan Kawasan FTZ sebagai siasat menekan pertumbuhan kendaraan.
"DK bisa mengambil kebijakan pembatasan karena segala hal terkait wilayah FTZ itu wewenangnya," kata dia. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar