Rabu, 6 Mei 2015 (Sumber: Antara Kepri)
Batam (Antara Kepri) - Ketua Pusat Kajian Regional Politeknik Negeri Batam menilai positif langkah Kementerian Koordinator Perekonomian mengevaluasi kinerja Free Trade Zone (FTZ) Batam meski dari sudut pandang akademisi pemerintah tetap perlu berhati-hati dalam menyusun perubahan.
"FTZ Batam memang perlu dievaluasi mengingat kondisi selama ini masih menghadapi masalah dengan biaya tinggi, belum kompetitif dan masalah kewenangan antar lembaga yang belum juga tuntas," kata Ketua Pusat Kajian Regional Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan di Batam, Selasa.
Namun, kata dia, evaluasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian sebaiknya bukan mengarah pada enclave (wilayah tertentu) karena hanya akan mengulang penyusunan pada tahap awal yang juga memakai opsi tersebut.
Sebelum disetujui menjadi FTZ menyeluruh pada 2007, opsi enclave menjadi perdebatan panjang antara DPR dan Pemerintah mengingat Batam sudah ada penduduknya.
Bambang juga melihat aturan khusus ketenagakerjaan yang muncul dipermukaan harusnya menjadi perhatian utama sebab masalah tersebut membuat daya saing khususnya produktivitas kawasan Batam menjadi rencah.
Selain menyambut baik evaluasi FTZ Batam, Bambang mengatakan Dewan Kawasan FTZ Batam Bintan Karimun sejak awal juga menjadi masalah.
"Sudah seharusnya DK dijabat Menteri untuk mensinkronkan regulasi lintas kementerian yang selama ini banyak regulasi diterbitkan secara nasional tetapi berbenturan denga FTZ sehingga tidak efektif," kata Bambang.
Langkah Kemenko Perekonomian yang juga akan memfokuskan enam sektor industri yang bernilai kompetitif tinggi dinilai strategis tepat meski tetap perlu mengantisipasi kesiapan industri pendukung lokal.
Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Jumat (1/5) Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan penunjukkan Menteri Perdagangan untuk duduk sebagai Ketua DK sebagai upaya memusatkan manajemen FTZ.
Sofyan juga mengungkapkan FTZ Batam saat ini menghadapi kesulitan untuk berkompetisi menarik investor dan perdagangan lebih banyak sehingga harus ada fokus ulang industri inti di sejumlah sektor sebelum pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Evaluasi tengah disusun Kementerian Keuangan dan beberapa lembaga lain. Hasilnya nanti akan diberikan pada saya," kata dia. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar