Kawasan Industri di Batam Bisa Gulung Tikar

Kamis, 24 Desember 2009 ( sumber Batam Pos, klik versi asli )

Jakarta (BP) - Berbagai produk China siap membanjiri Indonesia pasca penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan China. Beberapa kawasan industri seperti di Batam, Jakarta, dan Surabaya diperkirakan gulung tikar. Karena itu, pemerintah diimbau tak terburu-buru masuk dalam perjanjian perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Sebab, persiapan yang dilakukan Indonesia sangat minim. Indonesia akan menderita kerugian lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya. Bahkan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memperkirakan sejumlah kawasan industri, utamanya industri kecil dan menengah (IKM) dan kawasan ekonomi khusus terancam bubar. ”Kawasan-kawasan yang terancam itu seperti di Batam, Bintan, Jakarta sampai Surabaya,” ujar Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa di Jakarta, belum lama ini. Erwin yang baru saja berkunjung ke sejumlah kawasan Industri di China menilai, pemerintah China paling siap mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas. Bahkan, katanya, Negeri Tirai Bambu ini sudah merancang perdagangan bebas sejak 8 sampai10 tahun lalu. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya hitungan bulan atau minggu. Menurut Erwin, China paling siap memasuki ACFTA. Bahkan. tanpa ACFTA pun China sudah siap bersaing. Terbukti dengan murahnya barang-barang industri kecil dari China yang masuk pasar Tanah Air. ”Tanpa ACFTA pun, produk buatan China itu sudah murah. Apalagi ada ACFTA, barang-barang kita makin ditinggalkan oleh rakyatnya sendiri, boro-boro masuk ke China,” jelasnya Ketua Bidang Perdagangan HIPMI Harry Warganegara mengingatkan, Indonesia akan masuk ke era deindustrisasi bila ACFTA diterapkan. Dia mengatakan, tidak terlihat terobosan radikal agar Indonesia siap menghadapi ACFTA. Oleh sebab itu, Indonesia ke depan bisa berubah menjadi negara trader dan bukan negara industri. Saat ini, ada sekitar 303 pos tarif produk yang akan dinegosiasikan di ACFTA. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) meminta pemerintah bisa mengantisipasi ke­mungkinan terjadinya deindustrialisasi. Menurut Ketua Umum PII, M Said Didu, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah deindustrialisasi dengan menyediakan energi yang cukup guna meng­gerakkan sektor riil, seperti pasokan listrik yang memadai. ”Keamanan energi itu penting,” ujarnya. (jpnn)