Batam Green Kritisi Pemko dan OB

Senin, 28 Desember 2009 ( sumber Sijori Mandiri, klik versi asli )

BATAM CENTRE- Kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) Batam Greeen yang bergerak di bidang usaha pembibitan pepohonan untuk penghijauan, mengkritisi Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam/BP Batam. Dua instansi ini dinilai kurang memperhatikan usaha masyarakat yang peduli terhadap penghijauan. Kritik ini dilontarkan Direktur Eksekutif Batam Green, Aji yang sejak setahun silam telah menggeluti usaha pembibitan pepohonan untuk kepentingan penghijauan di Batam. Aji mengatakan, sejak setahun silam pihaknya mengusahakan pembibitan ratusan ribu pohon berbagai jenis seperti Mahoni hanya Pemerintah Provinsi Kepri yang menunjukkan kepedulian dengan memanfaatkan pembibitan dilakukan Batam Green. Sementara Pemko Batam dan BP Batam, hingga saat ini dinilai tidak peduli sama sekali. Pemko dan BP Batam dikritisi karena tidak menggubris permohonan kerja sama yang ditawarkan Batam Green dalam upaya mengembangkan usaha penghijauan. "Saya menghaturkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kepri yang telah menunjukkan andil mendukung usaha Batam Green mengembangkan usaha guna menunjang penghijauan di Batam dan Kepri," kata Aji, pekan lalu. Semestinya, lanjut dia, Pemko Batam dan BP Batam juga mengikuti perhatian yang ditunjukkan Pemprov Kepri dengan merangsang kelompok masyarakat bergiat dalam usaha kecil menengah termasuk dalam bidang penyediaan bibit bagi penghijauan. "Sejauh ini saya telah melakukan kontak dengan BP Batam dan Dinas KP2K, namun tidak mendapat tanggapan positif," urainya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dua instansi ini cenderung melaksanakan program pembibitan dan penghijauan sendiri dan tidak memberi ruang kepada usaha kecil untuk mengembangkan usaha pembibitan bagi penghijauan. Atas ketidakpedulian Pemko Batam ini, Aji meminta Dewan agar mengontrol penggunaan anggaran APBD untuk usaha pembibitan dan penghijauan yang dilakukan Dinas KP2K. "Saya berharap Dewan ambil peduli agar usaha pembibitan kelompok usaha kecil seperti kami ini. Dengan demikian Anggaran APBD berasal dari PAD dapat kembali kepada masyarakat melalui UKM yang nyata melaksanakan aktivitas mendukung program pemerintah," ungkapnya. Satu hal yang tidak bisa diterima oleh Batam Green, kata Aji, yaitu tidak adanya itikad Pemko memberdayakan kelompok usaha kecil penghijauan. Ia protes, semestinya jika Pemko ingin memberdayakan kelompok usaha kecil maka tidak perlu ikut melaksanakan pembibitan terhadap ratusan bibit pohon Mahoni. "Ini kan tidak memberdayakan masyarakat dan kelompok usaha kecil menengah untuk berkembang," tandasnya. (sm/nn)