| Revisi PMK Masih di Menkeu Kawasan FTZ Batam, Bintan, Karimun (BBK) pada tahun 2010 akan mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) sebesar Rp200 Miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membenahi infrastruktur di BBK.
”Iya. Angkanya sekitar Rp200 miliar,” ujar Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK Ismeth Abdullah, usai memberian santunan pada 1.500 anak yatim di Politeknik Batam, Rabu (30/12).
Infrastruktur yang dimaksud antara lain penambahan dan perbaikan ruas jalan yang berada di Batam, Bintan, dan Karimun, perluasan bandara di Karimun, serta perbaikan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang ada dalam kawasan FTZ BBK.
Saat disinggung masalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Yang diajukan untuk direvisi, Ismeth mengatakan, berkas tersebut masih ada di tangan Menteri Keuangan. Ia belum mengetahui kapan akan selesai dan diserahkan ke DK dan BP Kawasan BBK.
Ismeth berharap, perizinan yang sebagian masih di tangan pusat dapat diserahkan pada dewan kawasan (DK) supaya waktu perizinan dapat lebih cepat. Dengan waktu perizinan saat ini selama 17 hari masih dirasa terlalu lama oleh para calon investor.
Secara umum perdagangan di kawasan FTZ BBK hingga November naik 14 persen. Sedangkan aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan FTZ sudah cukup, tinggal merevisi saja beberapa pasal yang dinilai belum optimal. ***
| 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar