Batam, 30/12 (ANTARA) - Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK) membutuhkan pembangunan infrastruktur senilai Rp150 miliar di Karimun dan Bintan.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan FTZ BBK Ismeth Abdullah di Batam, Rabu.
"Kita sudah ajukan ke APBN 2010, dan masih kita lobi, agar kita mendapat tambahan itu," kata Ismeth.
Ia mengatakan Rp150 miliar akan digunakan untuk membangun jalan, pelabuhan laut di Bintan dan Karimun. Juga, memperluas bandara di Karimun.
Menurut Gubernur, Batam tidak memerlukan tambahan infrastruktur, sehingga tidak diajukan ke dalam APBN.
"Batam sudah bagus. Pelabuhannya sudah ada, bagus," kata Gubernur.
Pelaksanaan perizinan FTZ BBK, kata Gubernur, sudah 90 persen dari yang diharapkan. Sebanyak 400 perizinan sudah bisa diberikan daerah, tidak perlu ke pemerintah pusat.
"Tinggal pertanian, tenaga kerja asing, izin kapal, masih oleh pusat," kata pria yang juga menjabat Gubernur Kepulauan Riau.
Ia menyatakan, diharapkan perizinan itu nantinya juga bisa diurus di daerah.
"Sedang dalam proses, kita minta itu," kata dia.
Mengenai revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.45, 46 dan 47 tahun 2009, ia mengatakan tinggal menunggu tandatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani , karena berkas sudah berada di meja Menteri.
FTZ BBK, kata dia, akan diluncurkan ulang oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, bila revisi PMK sudah selesai.
"Relaunching FTZ BBK, tinggal menunggu kesiapan Menko," kata Ismeth. ***2***
Y011/B/A011 (T.Y011/B/A011/A011) 30-12-2009 17:02:08 NNNN
Hal itu dikatakan Ketua Dewan FTZ BBK Ismeth Abdullah di Batam, Rabu.
"Kita sudah ajukan ke APBN 2010, dan masih kita lobi, agar kita mendapat tambahan itu," kata Ismeth.
Ia mengatakan Rp150 miliar akan digunakan untuk membangun jalan, pelabuhan laut di Bintan dan Karimun. Juga, memperluas bandara di Karimun.
Menurut Gubernur, Batam tidak memerlukan tambahan infrastruktur, sehingga tidak diajukan ke dalam APBN.
"Batam sudah bagus. Pelabuhannya sudah ada, bagus," kata Gubernur.
Pelaksanaan perizinan FTZ BBK, kata Gubernur, sudah 90 persen dari yang diharapkan. Sebanyak 400 perizinan sudah bisa diberikan daerah, tidak perlu ke pemerintah pusat.
"Tinggal pertanian, tenaga kerja asing, izin kapal, masih oleh pusat," kata pria yang juga menjabat Gubernur Kepulauan Riau.
Ia menyatakan, diharapkan perizinan itu nantinya juga bisa diurus di daerah.
"Sedang dalam proses, kita minta itu," kata dia.
Mengenai revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.45, 46 dan 47 tahun 2009, ia mengatakan tinggal menunggu tandatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani , karena berkas sudah berada di meja Menteri.
FTZ BBK, kata dia, akan diluncurkan ulang oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, bila revisi PMK sudah selesai.
"Relaunching FTZ BBK, tinggal menunggu kesiapan Menko," kata Ismeth. ***2***
Y011/B/A011 (T.Y011/B/A011/A011) 30-12-2009 17:02:08 NNNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar