Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas
Pelabuhan Bebas Batam tetap akan menjalankan amanat APBN untuk membangun
kawasan, di tengah evaluasi kinerja BP oleh pemerintah pusat.
"Program pembangunan tetap jalan. Sekarang, sudah mulai persiapan untuk tender dan lainnya," kata Kepala BP Kawasan Batam Mustofa Widjaja di Batam, Jumat.
"Program pembangunan tetap jalan. Sekarang, sudah mulai persiapan untuk tender dan lainnya," kata Kepala BP Kawasan Batam Mustofa Widjaja di Batam, Jumat.
Ia memastikan seluruh rencana pembangunan infrastruktur kawasan yang dianggarkan dalam APBN tetap akan dijalankan, tidak terpengaruh berbagai isyu pembubaran, pemotongan wewenang hingga penggabungan BP Kawasan dengan Pemkot.
Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono juga menyatakan alokasi APBN tetap akan digunakan sesuai dengan program yang disetujui pemerintah pusat sebelumnya.
"Tidak ada yang stagnan. Program tetap dijalanankan. Hanya sekarang masih tahap awal," kata dia.
Ia mengatakan pemerintah dan DPR mengalokasikan dana lebih dari 1 triliun untuk BP Kawasan untuk pembangunan fisik, di antaranya pembangunan dermaga curah Kabil Rp225 miliar dan pembangunan Gedung B Rumah Sakit BP Batam Rp213,5 miliar.
Hal senada dikatakan anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir yang menyatakan dana yang sudah dialokasikan untuk BP Kawasan Batam tetap harus digunakan sebagaimana peruntukkannya.
"Sudah terlanjur diketok," kata dia.
Ia menjabarkan dana belanja BP Kawasan antara lain untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Domestik Sekupang, pembenahan Bandara Hang Nadim Batam, juga anggaran untuk Rumah Sakit BP Batam.
"Itu harus dilaksanakan dulu," kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kepri.
Nyat secara pribadi menolak wacana pembubaran lembaga yang dulu bernama Otorita Batam itu.
Menurut Nyat, langkah paling baik adalah menyatukan BP Kawasan dengan Pemkot, dengan cara menunjuk Wali Kota sebagai ex oficio pemimpin BP Kawasan Batam.
Dengan begitu, lembaga BP Kawasan tetap ada, anggaran APBN untuk BP Kawasan pun tetap bisa dikucurkan. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar