Sabtu, 16 November 2013 ( sumber : Haluan Kepri )
BATAM CENTRE (HK) - Anggota Komisi III DPRD Batam, Muhammad
Musofa berpendapat bahwa persoalan banjir di Batam lebih disebabkan
karena kelalaian pengembang perumahan (developer) dan Badan Pengusahaan
(BP) Batam.
Sehingga titik-titik banjir dari tahun ke tahun, lanjut Politisi Hanura ini, semakin bertambah meski setiap saat dilakukan pengerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
"Masalah banjir tidak akan pernah tuntas, kalau Developer dan BP Batam tidak punya kesadaran lingkungan," ungkap Musofa yang ditemui, Jumat (15/11).
Kelalaian Developer yang dimaksudkan, dimana banyak perumahan tidak merancang secara baik fasilitas drainase, dan juga pembuangan air dari perumahan ke pembuangan ke sungai atau lainnya.
"Banyak drainase dikerjakan asal jadi, sehingga saat hujan terjadi banjir karena tidak mampu menampung debit air," ungkanya.
Begitu juga ketika ada daerah resapan air, Musofa mengingatkan agar tidak serta-merta ditimbun atau juga dipotong. Karena akan menjadi masalah besar kedepan.
Sementara kelalaian BP Batam, lanjutnya, dalam mengeluarkan ijin pemotongan lahan tidak disertai kajian dan tidak disertai pengawasan secara ketat di lapangan, begitu juga dalam mengalokasikan lahan.
Sementara Sekretaris Komisi III DPRD Batam, Jefry Simanjuntak mengatakan bahwa banjir yang selama ini terjadi di Batam, dikarenakan drainase induk tidak berfungsi dengan baik.
"Ini disebabkan BP Batam, Pemko dan Developer tidak berkoordinasi secara baik," tegas Jefry.
Pengalokasian lahan, lanjut asal-asalan dan tidak mengacu pada dokumen amdal serta dokumen lingkungan. Padahal, demi kepentingan masyarakat, harusnya saling sinergi.
Hal yang paling penting, tegas Jefry, jika benar-benar ingin menciptakan Batam bebas banjir, Pemko Batam harus berani menindak tegas developer nakal, bahkan kalau perlu ijinnya dicabut.
"Agar Pemko punya wibawa, Pemko harus berani mencabut ijin developer nakal," pungkas Politisi PKB ini. (ays)
Sehingga titik-titik banjir dari tahun ke tahun, lanjut Politisi Hanura ini, semakin bertambah meski setiap saat dilakukan pengerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
"Masalah banjir tidak akan pernah tuntas, kalau Developer dan BP Batam tidak punya kesadaran lingkungan," ungkap Musofa yang ditemui, Jumat (15/11).
Kelalaian Developer yang dimaksudkan, dimana banyak perumahan tidak merancang secara baik fasilitas drainase, dan juga pembuangan air dari perumahan ke pembuangan ke sungai atau lainnya.
"Banyak drainase dikerjakan asal jadi, sehingga saat hujan terjadi banjir karena tidak mampu menampung debit air," ungkanya.
Begitu juga ketika ada daerah resapan air, Musofa mengingatkan agar tidak serta-merta ditimbun atau juga dipotong. Karena akan menjadi masalah besar kedepan.
Sementara kelalaian BP Batam, lanjutnya, dalam mengeluarkan ijin pemotongan lahan tidak disertai kajian dan tidak disertai pengawasan secara ketat di lapangan, begitu juga dalam mengalokasikan lahan.
Sementara Sekretaris Komisi III DPRD Batam, Jefry Simanjuntak mengatakan bahwa banjir yang selama ini terjadi di Batam, dikarenakan drainase induk tidak berfungsi dengan baik.
"Ini disebabkan BP Batam, Pemko dan Developer tidak berkoordinasi secara baik," tegas Jefry.
Pengalokasian lahan, lanjut asal-asalan dan tidak mengacu pada dokumen amdal serta dokumen lingkungan. Padahal, demi kepentingan masyarakat, harusnya saling sinergi.
Hal yang paling penting, tegas Jefry, jika benar-benar ingin menciptakan Batam bebas banjir, Pemko Batam harus berani menindak tegas developer nakal, bahkan kalau perlu ijinnya dicabut.
"Agar Pemko punya wibawa, Pemko harus berani mencabut ijin developer nakal," pungkas Politisi PKB ini. (ays)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar