BATAMTODAY.COM, Batam-Pemerintah
Pusat masih terus mengkaji, dan sampai saat ini juga belum memutuskan
apapun terkait masa depan status Free Trade Zone (FTZ) di Batam apakah
akan di ganti dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ataupun sebaliknya
memperkuat status tersebut.
Menanggapi hal itu mantan Ketua Ombudsman RI,
Danang Girindrawardana mengatakan bahwa apapun yang diputuskan
Pemerintah Pusat pasti yang terbaik untuk masa depan Kota Batam.
"Saya
tidak pernah khawatir. Langkah yang diambil Pemerintah pasti tidak akan
mereduksi kualitas pelayanan publik di Batam," kata Danang dalam
diskusi Masa Depan FTZ Batam yang diselenggarakan oleh BATAMTODAY.COM
dan Ombudsman RI, Kamis (25/2/2016) di Mortigo Resort.
Ia
pun juga yakin bahwa solusi akan segera muncul untuk menyelesaikan
permasalahan di Batam yang saat ini dinilai mungkin memang sedikit
meresahkan para investor yang menanamkan modalnya di Batam.
"FTZ
di Batam memang berbeda dengan yang lainya, contohnya FTZ Sabang yang
sampai saat ini tidak berjalan. Tapi tentu pemerintah ingin mencari tata
kelola yang lebih baik dan saya yakin akan segera ada solusi,"
paparnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa
sejak tahun 2012 Ombudsman sudah memiliki kantor perwakilan di Batam
dan ada dua rekomendasi yang telah dikeluarkan yaitu tentang batas
wilayah hutan di Batam dan juga rekomendasi kepada BP Batam tentang
pengalokasian lahan kepada investor.
"Jadi Ombudsman memang harus turun tangan jika berurusan dengan pelayan publik," katanya.
Dijelaskannya
bahwa Ombudsman mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan.
Termasuk juga yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang
diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.
"Jadi
tugas Ombudsman adalah mengawasi proses penerbitan dan implentasi yang
diterbitkan oleh Pemerintah," kata pria yang baru mengakhiri jabatannya
itu.
FGD ini diikuti ratusan pengusaha PMA/PMDN
yang berinvestasi di Batam. Sebagai panelis mantan Ketua Ombusdman RI
Danang Girindrawardana, juga ada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri
Adiningsih.
Hadir juga Walikota Batam terpilih
Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, Anggota DPRD Batam,
Kepala BKPM Provinsi Kepri Asman Taufik, Dewan Pakar Kadin Batam Ampuan
Situmeang, Konsulat Jenderal Singapura di Batam Gavin Chay, dan sejumlah
akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Batam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar