Hadapi MEA, Batam Harus Berbenah

Senin, 29 Februari 2016 (Sumber: Kepri Net)

 
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih (Kiri) , Walikota Batam, Ahmad Dahlan (Tengah) , Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja, (kanan) dan Wakil Walikota Batam Rudi, berfoto Bersama usai menggelar pertemuan tertutup di kantor walikota Batam, Rabu (25/02)

BATAM, klik – Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan memenuhi tuntutan ASEAN Comparison Implement Agreement (ACIA) atau arus investasi bebas, Batam harus berbenah dan tidak bisa hanya mengandalkan status Free Trade Zone (FTZ).

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengungkapkan, ada empat pilar yang telah disepakati dalam mewujudkan pasar tunggal berbasis produksi, di antara negaga anggota ASEAN dalam mewujudkan MEA.

Empat pilar tersebut yakni, arus barang yang bebas, arus jasa yang bebas, arus investasi yang bebas, dan arus modal yang lebih bebas. Semua ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil bagi seluruh negara anggota ASEAN, serta memfasilitasi integrasi dengan masyarakat global.

“Saya percaya, Batam pasti bisa lebih baik dari sekarang ini. Dari sisi fasilitas, intensif dan pengelolanya. Oleh karena itu, Batam harus berubah diera MEA dan adanya ACIA, tidak cukup hanya status FTZ,” ungkapnya saat menggelar pertemuan dengan Pemko dan BP Batam di Kantor Walikota Batam, Kamis (25/02).

Dia melanjutkan, saat ini pertumbuhan arus investasi intra-ASEAN tercatat masih kecil. Karena itulah, negara anggota ASEAN berusaha menciptakan iklim investasi kondusif, untuk meningkatkan investasi intra-ASEAN serta meningkatkan daya saing, guna menarik investasi asing ke kawasan ASEAN melalui payung hukum ACIA.

“Semua negara anggota ASEAN memiliki kawasan industri dan pelabuhan bebas. Batam harus bisa bersaing di ASEAN, kalau tidak Batam akan tertinggal. Jadi kita tidak punya pilihan, selain memajukan dan mengembangkan Batam agar menjadi kawasan ekonomi khusus, baik itu perdagangan, pelabuhan ataupun lainnya dan menjadi yang terdepan di ASEAN,” ujarnya.

Untuk menghadapi hal ini, Batam sebagai Pioner kawasan Industri khusus di Indonesia harus mempersiapkan diri dan mengambil langkah yang tepat, untuk mendorong investasi asing masuk ke Indonesia.

“Batam tidak bisa mempertahankan pola bisnis seperti sekarang, jika tidak ingin kalah kompetitif dengan kawasan yang sama di ASEAN dan mengalami kemunduran. Saat ini pemerintah melakukan evaluasi, apakah perlu penguatan, pembenahan dan perubahan. Namun saya percaya, akan ada banyak penguatan. Sebab presiden menginginkan investasi di Indonesia naik ke peringkat 40 dari 149 di dunia,” ungkapnya.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, dalam hal ini pemerintah daerah siap menerima keputusan dari pemerintah pusat terhadap perubahan status Batam.

“Terpenting Batam harus lebih maju dan berdaya saing, untuk menghadapi MEA,” katanya singkat.