Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan Batam mengusulkan sejumlah
pelabuhan rakyat ditingkatkan kapasitasnya menjadi pelabuhan resmi yang
bisa melayani pengiriman barang domestik untuk mengurangi penyelundupan.
"Selama ini sering terjadi penyelundupan barang antarpulau karena banyak pelabuhan tidak resmi. Bisa jadi hal itu karena tidak ada pelabuhan kecil melayani pengiriman barang resmi. Jadi mereka main kirim saja meskipun seharusnya barang keluar Batam harus bayar pajak," kata Ditektur Lalu Lintas Barang BP Batam Tri Novianta Putra di Batam, Jumat.
"Selama ini sering terjadi penyelundupan barang antarpulau karena banyak pelabuhan tidak resmi. Bisa jadi hal itu karena tidak ada pelabuhan kecil melayani pengiriman barang resmi. Jadi mereka main kirim saja meskipun seharusnya barang keluar Batam harus bayar pajak," kata Ditektur Lalu Lintas Barang BP Batam Tri Novianta Putra di Batam, Jumat.
Batam merupakan daerah nonpabean sehingga barang-barang yang akan dibawa keluar Batam ke daerah pabean harus bayar pajak. Status kawasan bebas yang disandang membuat Batam mendapat fasilitas khusus.
"Kami sebelumnya usulkan sekitar tujuh pelabuhan agar melayani pengiriman keluar Batam. Fasilitas pelabuhan harus ada pelayanan BC dan institusi pelabuhan lain," kata dia.
Dengan adanya pelabuhan resmi antarpulau tersebut diharapkan barang-batang dengan fasilitas FTZ tidak merembes ke daerah pabean tanpa bayar pajak ke negara.
"Perlu kerja sama berbagai pihak untuk melakukan pengawan agar tidak ada yang merembes ke luar Batam. Kami juga sudah minta kepolisian untuk menindak jika ada penyelundupan," kata Tri.
Selama ini terindikasi banyak barang yang seharusnya hanya beredar di Batam diselundupkan keluar Batam nelalui pelabuhan-pelabuhan rakyat yang banyak tersebar.
Selain berbagai jenis kebutuhan pokok masyarakat, produk lain yang sering diselundupkan adalah berbagai telepon gengam dan rokok khusus kawasan bebas Batam.
Pihak Bea dan Cukai (BC) Batam sebelumnya mengatakan kesulitan mengawasi pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang tersebar di Pulau Batam karena kekurangan SDM.
"Pengawasan menjadi susah karena hampir seluruh bibir pantai bisa dijadikan pelabuhan antar pulau. Seharusnya ada pengawasan berlapis," kata Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi BC Batam, Kunto Prasti. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar