Tampung Limpahan Investasi dari Singapura Pemerintah akan Bentuk Gugus Tugas Jadikan BBK Kawasan Perdagangan Bebas Tahun Ini

Senin, 24 Agustus 2015 (Sumber: Batam Today)

Menko Polhukam Luhut B Panjaitan

 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan bawahannya untuk segera menjadikan Batam-Bintan-Karimun (BBK) sebagai kawasan terpadu perdagangan bebas pada tahun ini. Kebijakan ini dalam rangka menampung investasi yang tidak tertampung di Singapura.

Hal itu disampaikan Menkopolhukam Luhut Panjaitan, yang juga merangkap sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di Jakarta, kemarin. 

"Ini tindaklanjut pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura (Lee Hsien Loong) mengenai Batam-Bintan-Karimun untuk menjadi (kawasan) terpadu sehingga investasi yang datang dari berbagai negara ke situ bisa lebih bagus," jelas Luhut.

Luhut menuturkan, pemerintah akan memastikan perbaikan dan kemudahan pengurusan izin di tiga daerah tersebut. Dengan begitu, BBK akan menjadi wilayah alternatif bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya.

Menurutnya, pemerintah menyasar investor yang sudah tidak bisa ditampung lagi oleh Singapura, seperti pada industri minyak. Pengembangan ketiga daerah tersebut juga akan memberikan nilai tambah dan efek bergulir kepada pengembangan perekonomian masyarakat.

Jokowi menginginkan, kata Luhut, pejabat pemerintah tidak hanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri tanpa da eksekusi atau tindak lanjut yang sifatnya kongkret. 

Terkait dengan kunjungan kerja ke Singapura, Luhut mengatakan Jokowi ingin Batam benar-benar bisa menjadi kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ). 

"Keuntungannya banyak. Misal seperti dari perindustrian minyak, kemudian banyak (investasi) spill over dari Singapura yang sudah tidak bisa ditampung di sana kita bisa kelola dan itu akan punya nilai tambah untuk Indonesia," tuturnya. 

Menurut Luhut, pembentukan kawasan terpadu FTZ BBK harus segera dilakukan mengingat banyak permasalahan yang menghambat investasi masuk ke kawasan tersebut. 

Untuk itu, akan dibentuk gugus tugas khusus untuk melaksanakan instruksi presiden ini yang salah satu anggotanya Purbaya Yudhi Sadewa.  

"Harus tahun ini. Tadi sudah diperintahkan untuk membuat task force," jelasnya. 

 

Luhut menambahkan, selama ini terdapat sejumlah industri pipa dan perminyakan di kawasan tersebut. Hal itu menjadi nilai tambah seandainya Batam-Bintan-Karimun sudah menjadi kawasan perdagangan bebas.

"Banyak dari Singapura yang sudah tidak bisa ditampung. Itu kita bisa kelola, dan akan memberikan nilai tambah untuk Indonesia," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan akan membangun kantor khusus yang menangani persoalan kawasan perdagangann bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. kantor tersebut akan menyelesaikan persoalan regulasi, dan kewenangan daerah di ketiga wilayah itu.

 

Selama ini, ketiga kawasan tersebut menjadi tujuan utama investor asal Singapura untuk mengembangkan usahanya, karena lokasinya yang relatif dekat. Akan tetapi, rumitnya perizinan dan regulasi investasi dalam negeri dianggap menghambat alur investasi.