TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Rencana pemerintah pusat mengembalikan fungsi koordinasi serta kendali dari BP Batam langsung kepada presiden dinilai positif oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan (Kpw) Kepri.
Menurut Kepala BI Kpw Kepri, Gusti Raizal Eka Putra jika hal tersebut
terealisasi maka akan menerobos masalah-masalah yang ada sekarang ini.
"Pusat melihat ada sesuatu yang salah dari FTZ ini. Bahwa ternyata
kemudahan ini belum memberikan sesuatu yang optimal terhadap
pengembangan ekonomi Kepri dengan adanya FTZ di Batam, Bintan Karimun,"
ujarnya.
Dulu saat BP Batam masih menjadi Otorita Batam, kendali berada di bawah presiden langsung, sebelum akhirnya diberikan ke Dewan Kawasan (DK).
Hal tersebut berimplikasi pada hal-hal yang mungkin tidak dapat lagi dilakukan BP Batam karena adanya kebijakan daerah.
"Jadinya BP Batam
tidak efektif lagi. Menjadi lambat. Kalau semua di bawah presiden, hal
ini bisa menerobos permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini.
Akan langsung ada kebijakan untuk mengefektifkan kawasan ini. Ini
sesuatu hal yang positif, konsen pemerintah pusat inging melanjutkan
cita-cita yang digariskan oleh pendiri FTZ, itu pak Habibie," tutur
Gusti.
Menurut Gusti rencan pemerintah pusat tersebut lebih kepada keinginan
agar perkembangan Batam tetap on the track sesuai pembuatan awalnya.
"Rencana itu tentu bukan cuma untuk memberi dampak positif pada
perekonomian di sini, tapi perkembangan ekonomi nasional juga," kata
Gusti. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar