JAKARTA, BP BATAM - Komisi VI DPR meminta agar realisasi
penyerapan anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam ditingkatkan lagi,
karena realisasi penyerapan anggaran pada DIPA 2014 baru mencapai 82,27
persen atau Rp 906,33 miliar dari jumlah alokasi anggaran yang diberikan
sebesar Rp 1.10.608.696.000.
"Di 2014 masih ada anggaran sisa sekitar Rp 200 miliar, itu masih cukup besar. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, red) saja mau minta tambahan Rp 3 miliar saja tidak bisa, padahal punya program bagus. Kita berharap serapan anggarannya lebih bagus lagi," kata Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dengan BP Batam dipimpin Ketua Komisi VI Achamad Hafidz Thohir di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
"Di 2014 masih ada anggaran sisa sekitar Rp 200 miliar, itu masih cukup besar. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, red) saja mau minta tambahan Rp 3 miliar saja tidak bisa, padahal punya program bagus. Kita berharap serapan anggarannya lebih bagus lagi," kata Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dengan BP Batam dipimpin Ketua Komisi VI Achamad Hafidz Thohir di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Menurut Haryo, realisasi penyerapan anggaran BP Batam masih belum maksimal, padahal dana tersebut berasal dari pajak rakyat.
"Kalau serapan kurang maksimal, rakyat yang di korbankan karena mereka sudah membayar pajak. Kita harapkan ada tanggungjawab dari BP Batam agar serapan anggaran lebih baik. Kalau serapan anggaran bagus, tentu akan membawa manfaat bagi masyarakat," katanya.
Haryo menambahkan, dalam melakukan penyerapan anggaran hendaknya BP Batam membuat target atau mimpi-mimpi yang akan dicapai, karena 80 persen pelayaran melewati perairan Batam dan Singapura.
"Pelabuhan kontainer di Singapura nomor 3 di dunia dengan luas hanya 415 km2, sementara lahan di Batam luasnya lebih dari 300 hektar. Ini peluang yang harus direalisasikan karena Singapura sudah overload, dan Batam banyak lahan yang kosong. Industri maritim bisa dimaksimalkan di Batam," kata politisi Gerindra ini.
Menanggapi hal ini, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja akan meningkatkan realisasi penyerapan anggaran untuk tahun berikutnya dengan berbagai program. "Kita akan maksimalkan serapan anggaran dengan berbagai program, meskipun nanti di 2016 ada pemotongan pagu anggaran," kata Mustofa.
Mustofa menegaskan, BP Batam telah membuat roadmap 2011-2016 dan 2016-2020 dalam mencapai target-target seperti membuat industri elektronik, shipyard dan anjungan kapal, membuat kapal menengah keatas, serta maitenance repair pesawat yang selama ini lebih banyak dilakukan di luar negeri.
"Untuk mendongkrak industri shipyard dan anjungan kita telah bekerjasama dengan Politeknik Batam dengan membua jurusan industri maritim. Kalau maintenance di Batam ada Lion, tadinya ada Garuda, tapi sudah di pindah dari Batam ke Bintan," katanya.
Seperti diketahui, menyangkut realisai penyerapan anggaran, Kepala BP Batam Mustofa menjelaskan, realisasi penyerapan anggaran pada DIPA BP Batam Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 906,33 miliar atau 82,27 persen dari jumlah alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp 1.101.608.696.000.
Jumlah realisasi tersebut dirinci dalam dua program, yakni pertama program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP Batam sebesar 464,59 miliar ataui sebesar 42,17 persen. Kedua adalah program pengelolaan dan penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam sebesar Rp 441,74 miliar atau 40,1 persen.
Menurutnya, ada beberapa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan anggaran 2014 antara lain pengesahan revisi anggaran untuk kegiatan yang bersumber dari dana optimatimalisai Rupiah Murni baru disahkan pada Juli, sehingga realisasi penyerapannnya baru dapat dilaksanakan pada Agustus 2014.
Hambatan lain adalah beberapa kegiatan yang mengalami pelelangan uang, serta loan agreement baru ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2014 dan penetapan hasil evaluasi teknis jasa konsultasi baru disetujui EDCF Korea pada tanggal 20 Oktober 2014 (jadwal penetapan pemenang menjadi terlambat).
Mustofa menegaskan, hingga kini Neraca BP Batam per 31 Desember 2014 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp 26,91 triliun. Terdiri dari aset lancar sebesar Rp 1,31 triliun, aset tetap sebesar Rp 25,45 triliun, piutang jangka panjang sebesar Rp 1,51 miliar dan aset lain-lain sebesar Rp 149,07 miliar.
Disisi lain, kata Mustofa, BP Batam mempunyai kewajiban sebesar Rp 954,67 miliar yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 565,5 miliar dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 389,17 miliar.
RDP Komisi VI DPR dengan Kepala BP Batam yang membahas Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2014 akan dilanjutkan pada Senin (24/8/2015) pekan depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar