Gubernur Kepri Harapkan BP Batam Dikembalikan ke Otorita Batam

Selasa, 15 Maret 2016 (Sumber: Batam Today)

Kegiatan sosialisasi pengembangan Pulau Batam di Hotel Swissbell Harbou Bay. (Foto: Roni Ginting)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Gubernur Kepri HM. Sani akan patuh pada keputusan pemerintah pusat yang menempatkan FTZ Batam langsung di bawah pemerintah pusat. Sikap itu disampaikannya menjawab soal penempatan dirinya sebagai anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam.

"‎Tetapi saya juga perlu mengingatkan, apapun aturan yang dibuat, saya tetap meminta agar jangan sampai menyusahkan masyarakat," ujarnya, Senin (14/3/2016).

HM. Sani juga mengatakan, perubhaan aturan FTZ di Batam sebenarnya tidak segampang yang dipikirkan dalam penangananya. Karena, selain permasalahan investasi dan ekonomi, sejumlah permasalahaan sosial, khususnya menyangkut kondisi dan situasi masyarakat, juga perlu diperhatikan. 

"‎Ada ruli, banyak pendatang, masalah tanah dan sebagainya, hingga permasalahaan sosialnya cukup banyak," tegasnya.  

Dengan kompleksitas permasalahan yang ada, lanjut Sani, secara pribadi dirinya lebih mengharapkan Batam dikembalikan seperti Otorita Batam (OB) sebagaimana sebelumnya, hingga antara regulasi dan aturan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sani juga mengakui, pembentukan DK-FTZ yang dipimpinya kurang lebih lima tahun kurang efektif. Namun penyebabnya, diakibatkan tidak adanya dasar hukum serta aturan sebagai Juklak dan Juknis. 

"‎Saya selalu mengatakaan regulasi yang dibuat harus ada dasar hukum. Kalau tak ada dasar hukum dalam pendelegasian, tentu saya sebagai Ketua DK-FTZ juga tidak mau melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan aturan dan UU," jelasnya. 

Dan dengan sosialisasi FTZ yang langsung dilakukan Menko Perekonomian itu, diharapkan akan ada aturan yang jelas mengenai pendelegasiaan kewenangan‎. Hingga pelaksanaan kewenangan dalam mendorong dan meningkatkan Investasi serta ekonomi di Batam dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, Sani juga mengharapakan, dengan adanya prubahan status FTZ-BPK Batam, hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak malah menurunkan peningkatan kemajuaan Investasi dan ekonomi di Batam.

"Karena kalau hal ini berjalan dengan baik, Batam sebagai pusat juga akan dapat mensejahterakan masyarakat dan penyumbang pendapatan negara terbesat," ujarnya.

Terkait dengan wacana sejumlah anggota DPRD Kepri, yang meminta pusat agar memberikan Provinsi Kepri sebagai Provinsi Khusus, Sani mengatakan, sangat menyambut baik. 

"Karena dengan kondisi dan situasi Provinsi Kepri yang memiliki ratusan pulau dan 96 persen merupakan laut, sudah seharusnya provinsi ini otonomi khusus. Hal itu tentunya, pengajuan dan gaweanya DPRD untuk mengajukan, mengenai diterima atau tidak soal nanti, yang terpenting apa yang kita usulkan merupakan hal yang baik," pungkasnya.