Jakarta (Antara Kepri) - Barisan Relawan Pendukung Jokowi Presiden (Bara
JP) optimistis Presiden Joko Widodo akan mengakomodasi usulan
meningkatkan status Badan Pengusahaan Batam yang semula di bawah
koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi di bawah
koordinasi Pemerintah Pusat.
"Kami Bara JP sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di Medan, pada Rabu malam. Presiden mengatakan, BP Batam akan terus dikembangkan agar dapat memiliki daya saing," kata Penasihat Bara JP Batam, Wirya Silalahi, melalui pernyataan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Wirya, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan, BP Batam tidak akan dibubarkan, dan bahkan akan ditingkatkan statusnya dari tingkat daerah menjadi tingkat nasional.
Wirya menirukan pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa BP Batam merupakan salah satu sumber investasi bagi penerimaan negara.
Guna meningkatkan penerimaan negara dari Batam, kata dia, maka BP Batam akan ditingkatkan statusnya menjadi berada di bawah Pemerintah Pusat.
Ketika Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Batam, Wirya mengatakan, pengelola BP Batam menjelaskan, investasi di Batam sudah mencapai 71 miliar dolar AS atau sekitar Rp960 triliun.
Ketika Otorita Batam berdiri pada 1971, penduduk Batam hanya sekitar 6.000 jiwa dan status Batam sebagai salah satu desa di Kecamatan Belakang Padang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau.
Namun, pada 2014, penduduk Batam sudah mencapai 1.194.000 jiwa dan Batam telah berkembang menjadi kota nomor tiga terbesar di Sumatera.
"Pendapatan per kapita Batam mencapai 5.200 dolar AS per tahun, yakni di atas pendapatan perkapita rata-rata nasional 4.000 dolar AS per tahun," katanya.
Wirya menambahkan, dari sektor pariwisata, Batam berkontribusi sekitar 15 persen untuk kunjungan wisatawan nasional pada 2014.
Di Batam juga ada sekitar 130 perusahaan galangan kapal yang beroperasi di Tanjung Uncang, Kabil, Sekupang, dan Batuampar. (Antara)
"Kami Bara JP sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di Medan, pada Rabu malam. Presiden mengatakan, BP Batam akan terus dikembangkan agar dapat memiliki daya saing," kata Penasihat Bara JP Batam, Wirya Silalahi, melalui pernyataan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Wirya, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan, BP Batam tidak akan dibubarkan, dan bahkan akan ditingkatkan statusnya dari tingkat daerah menjadi tingkat nasional.
Wirya menirukan pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa BP Batam merupakan salah satu sumber investasi bagi penerimaan negara.
Guna meningkatkan penerimaan negara dari Batam, kata dia, maka BP Batam akan ditingkatkan statusnya menjadi berada di bawah Pemerintah Pusat.
Ketika Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Batam, Wirya mengatakan, pengelola BP Batam menjelaskan, investasi di Batam sudah mencapai 71 miliar dolar AS atau sekitar Rp960 triliun.
Ketika Otorita Batam berdiri pada 1971, penduduk Batam hanya sekitar 6.000 jiwa dan status Batam sebagai salah satu desa di Kecamatan Belakang Padang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau.
Namun, pada 2014, penduduk Batam sudah mencapai 1.194.000 jiwa dan Batam telah berkembang menjadi kota nomor tiga terbesar di Sumatera.
"Pendapatan per kapita Batam mencapai 5.200 dolar AS per tahun, yakni di atas pendapatan perkapita rata-rata nasional 4.000 dolar AS per tahun," katanya.
Wirya menambahkan, dari sektor pariwisata, Batam berkontribusi sekitar 15 persen untuk kunjungan wisatawan nasional pada 2014.
Di Batam juga ada sekitar 130 perusahaan galangan kapal yang beroperasi di Tanjung Uncang, Kabil, Sekupang, dan Batuampar. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar