Presiden Joko Widodo. (Antara/ Rivan Awal Lingga)
Medan - Presiden Joko
Widodo menegaskan, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tidak akan
dibubarkan, justru statusnya akan ditingkatkan dari yang kini di bawah
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) menjadi di bawah pemerintah pusat.
“Kita akan terus kembangkan Batam supaya lebih mampu bersaing. Kita juga akan mendengar masukan dari Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone
(FTZ) Komisi VI DPR,” kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan anggota
Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Medan, Rabu (2/3) malam.
Secara khusus mengundang ketua cabang kabupaten/kota BaraJP Sumatra
Utara (Sumut) makan malam di Hotel JW Marriot Medan, Jokowi mengatakan,
selama ini BP Batam telah berhasil menggenjot investasi.
“Mengapa menjadi di bawah pemerintah pusat? supaya larinya lebih
kencang,” kata Presiden Jokowi, yang didampingi Sekretaris Kabinet
Pramono Anung.
Ketika Menkopolkam Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Batam
bebeberapa waktu lalu, Penasihat BaraJP Kepri melaporkan, investasi di
Batam sudah sebesar USD 71 miliar (Rp 960 triliun). Pada tahun 1971
ketika Otorita Batam berdiri, penduduk Batam hanya 6.000 jiwa, sebagai
salah satu desa dari Kecamatan Belakang Padang, Kabupaten Kepulauan
Riau, Provinsi Riau.
Tahun 2014, penduduk Batam sudah 1.194.000 jiwa, Batam telah menjadi
kota nomor 3 terbesar di Sumatra. Jika pendapatan per kapita nasional
USD 4.000 per tahun, Batam telah mencapai US$ 5.200. Batam merupakan
daerah nomor 3 kunjungan wisatawan asing, setelah Bali dan Jakarta,
berkontribusi 15 persen untuk wisman nasional pada tahun 2014. Tidak ada
bandara di daerah Sumatera yang sesibuk Batam, bahkan Kuala Namu
(Medan) sekalipun.
Lebih dari 130 perusahaan galangan kapal yang beroperasi di Tanjung
Uncang, Kabil, Sekupang dan Batuampar. Batam telah mengalahkan Surabaya,
sebagai kota yang sebelumnya mempunyai galangan kapal terbesar di
Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar