Tim Pemko Tak Hadir, Pembahasan Rusun Molor

Ditulis oleh Redaksi , Rabu, 30 Juni 2010 09:14 (sumber Batam Pos,versi asli)

Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang dijadwalkan berlangsung, kemarin (29/6) siang akhirnya batal digelar. Pasalnya Tim Pemko tidak hadir, sehingga Pansus Rusunawa kecewa. Ketidakhadiran Tim Pemko ini dipastikan membuat pembahasan rusunawa molor. ”Sesuai jadwal, pembahasan Ranperda tentang Rusun hari ini (kemarin, red). Tapi seperti kita lihat, Ketua Tim Pemko Pak Gintoyono dan Sekretaris Tim Demi Hasfinul, tak hadir. Alasan Pak Gintoyono tak hadir karena rapat dengan Wali Kota, sehingga kita merasa Tim kurang merespon jadwal rapat dengan Pansus,” kata Ketua Pansus Rusun, Irwansyah kepada Batam Pos, kemarin. Irwansyah mengaku heran, karena sebagai pengusul ranperda, justru Pemko Batam tidak hadir saat rapat pembahasan dengan Pansus. ”Justru kita melihat Tim Pemko asyik rapat SKPD terus. Apa memang rapat dengan Pansus tidak penting, sehingga mereka tak hadir?” tanya Irwansyah. Legislator asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, mestinya Tim Pemko Batam hadir saat pembahasan Ranperda Rusun. Sebab pembahasan rusun ini memegang peran yang cukup penting dan strategis bagi kepentingan masyarakat. ”Ada poin penting dalam Ranperda Rusun yang harus dibahas, sehingga Tim Pemko perlu hadir. Kalau mereka tak hadir, artinya pembahasannya molor lagi. Padahal ini menyangkut kepentingan masyarakat,” paparnya. Salah satu poin penting dalam Ranperda itu, lanjut Irwansyah adalah rumah susun sewa (rusunawa) akan dikelola Pemko Batam. ”Kalau sudah begitu, bagaimana dengan rusun Otorita Batam (OB) dan Jamsostek? Pembahasan masalah ini kan penting, sehingga Tim Pemko harus hadir,” tegasnya. Belum lagi, kata Irwansyah, besaran kebutuhan listrik untuk rusunawa juga masih perlu dibahas secara lebih intensif. ”Ada yang bilang listrik ke rusun itu cukup 6 ampere, sementara saat ini listriknya masih 10 ampere. Ini masih harus dibahas,” paparnya. Hal lain yang akan dibahas yaitu mengupayakan agar rusunawa juga bisa menyentuh pekerja sektor informal guna meminimalisir rumah liar. ”Selama ini rusunawa tidak menjangkau pekerja informal, karena harga sewa yang tidak terjangkau. Padahal, pekerja informal juga perlu rumah dengan harga terjangkau,” lanjutnya. ***