Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berupaya
memangkas waktu perizinan termasuk investasi sesuai dengan perintah
Presiden Joko Widodo dalam kebijakan ekonomi jilid II.
"Beberapa perizinan pada direktorat lalulintas barang sudah bisa selesai dalam dua jam. Seperti ekspor impor. Untuk investasi saat ini sudah bisa dalam dua hari jika semua lengkap," kata Diputi Bidang Pelayanan dan Jasa BP Batam Fitrah Khomarudin di Batam, Jumat.
"Beberapa perizinan pada direktorat lalulintas barang sudah bisa selesai dalam dua jam. Seperti ekspor impor. Untuk investasi saat ini sudah bisa dalam dua hari jika semua lengkap," kata Diputi Bidang Pelayanan dan Jasa BP Batam Fitrah Khomarudin di Batam, Jumat.
Upaya percepatan perizinan termasuk bidang investasi dibawah Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut sebagai salah satu upaya agar semakin banyak investor masuk ke Batam.
"Kami terus berupaya memperbaiki aplikasi sehingga semakin mempercepat dan mempermudah perizinan. Saat ini saja semua perizinan sudah bisa dilaksanakan secara online. Jadi pemohon tidah usah datang ke kantor pelayanan perizinan," kata dia.
Sementara itu Direktur Lalulintas Barang, Tri Novianta Putra mengatakan saat ini setiap hari sekitar 80-90 perusahaan mengajukan izin impor, sementara yang ekspor diatas 100 perhari.
"Dengan banyaknya perizinan yang diajukan, tidak mungkin lagi kami melayani secara manual. Jadi sudah ada sistem perizinan secara online yang disiapkan. Kami tinggal mengecek kelengkapan syarat sebelum mengeluarkan izin yang diminta," kata dia.
Sebelumnya Kepala BP Batam Mustofa Widjaja mengatakan apapun yang sudah disampaikan Presiden siap untuk dilaksanakan.
Sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang disampaikan 29 September, proses pirizinan usaha untuk kawasan industri dipangkas dari sekitar delapan hari menjadi maksimal hanya tiga jam.
Mustofa mengatakan, hal tersebut sudah menjadi kebijakan Presiden yang harus diikuti termasuk di Batam yang memiliki banyak kawasan industri tersebar pada seluruh wilayah.
Di Batam, kata dia, perizinan investasi sudah dalam satu atap di bawah Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terletak di Gedung Promosi Sumatera.
Sementara itu Jakarta Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Selasa (29/9) mengatakan paket kali ini narasinya pendek tapi konkrit.
"Dalam istilah Presiden lebih `nendang`. Harapannya sangat gampang diterima dan dirasakan dampaknya oleh publik, terutama para pelaku usaha," kata dia sesuai tertulis di situs resmi Sekretaris Kabinet. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar