Rabu, 03 August 2011 (sumber Haluan Kepri)
Anggota DPRD Batam, Riki Indrakari menyampaikan pandangan pada rapat Pansus RPJMD di ruang serba guna DPRD BaTam, Selasa (2/8). CECEP/HALUAN KEPRIBATAM CENTRE -- Koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam masih belum berjalan secara baik. Minimnya koordinasi antara kedua institusi tersebut menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.
"Padahal secara ex officio, Walikota Batam juga membawahi BP Batam sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan. Seharusnya Walikota bisa melakukan koordinasi dengan mudah antara BP Batam dengan Pemko," kata Riky Indrakari dalam rapat konsultasi antara Pansus Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dengan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Prof Dr Sadu Wasistiono di ruang serbaguna DPRD Kota Batam, Selasa (2/8).
Jika ada koordinasi yang baik, kata Riky, tentunya semua pengelolaan yang dilakukan baik oleh BP Batam dengan Pemko Batam akan bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Minimnya koordinasi ini akan menyebabkan semua pihak beradu untuk mengurusi persoalan-persoalan yang sama.
Sementara itu menurut Sadu, koordinasi merupakan salah satu hal yang mudah untuk dinyatakan tapi sulit untuk dilaksanakan. Semestinya, antara BP Batam maupun Pemko Batam dapat memilah dan memilih mana yang menjadi tanggung jawab masing-masing institusi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang juga bisa membuat kekosongan pengerjaan.
"Jangan sampai oleh Pemda digarap oleh BP Batam juga digarap, atau tidak digarap oleh kedua-duanya," ujarnya.
Rapat konsultasi dilaksanakan oleh Pansus Ranperda RPJMD Kota Batam yang dipimpin Ketua Pansus Askan Asrul (AA) Sany. Dalam analisanya, Sadu menyatakan bahwa Batam merupakan andalan pusat pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir.
"Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar yang mencapai 58,80 persen, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 26,54 persen," ungkapnya.
Namun demikian, masih terdapat beberapa pertanyaan pada analisis yang perlu memperoleh klarifikasi dari Pemko Batam. Diantaranya seberapa realistis visi Batam sebagai bandar dunia yang madani dapat dicapai sampai akhir masa jabatan Walikota. Serta persiapan apa yang perlu dilakukan untuk menuju Batam sebagai kota jasa perdagangan dan seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi Batam terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Klarifikasi ini pelu agar pada akhir masa jabatan Walikota, rakyat dengan mudah dapat menilai tercapai tidaknya visi Walikota pada 2016," kata Sadu. (wan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar