Gema MKGR Ancam Duduki BP Batam

Rabu, 03 August 2011 (sumber Haluan Kepri)
Soal Rencana Kenaikan Taria Air ATB

WindraBATAM CENTRE--- Gerakan Pemuda (Gema) MKGR Kepri mengancam akan menduduki Kantor BP Batam dan Adhya Tirta Batam (ATB) jika masih berkeras menaikan tarif air. Bahkan mereka juga tidak segan-segan mendemo rumah Ketua BP Batam, Mustofa Widjaja.

"Ini merupakan kebijakan BP Batam sehingga masyarakat bertambah menderita. Pak Mustofa dan pimpinan ATB yang terhormat coba turun sekali-kali ke masyarakat sehingga tahu penderitaan rakyat. Jangan hanya duduk di kantor saja," kata Wakil Ketua Gema MKGR Kepri, Windra melalui rilis yang dikirim ke redaksi Haluan Kepri, kemarin.

Menurut Windra kenaikan tarif itu sangat membebani kehidupan masyarakat miskin.

“Masyarakat sudah sangat terbebani dengan situasi ekonomi sehar-hari. Sekarang malah ditambah lagi bebannya dengan kenaikan tarif air,” ujarnya.

Windra mencurigai kenaikan tarif ini sebagai prakondisi untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada swasta dalam mengusai layanan air. “Air merupakan kekayaan alam yang mengusai hajat hidup orang banyak. Mestinya dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

"Kami heran mengapa ATB begitu kekeuhnya menaikan tarif air. Padahal dia tahu air ini merupakan kebutuhan yang sangat tidak bisa di pisahkan dari hajat orang banyak. Bukan untuk sekelompok perusahaan asing. Jangan dengan dalih SK yang ditandatangani secara sepihak oleh BP Kawasan dan dengan mengacu kepada itu dengan semena-menanya ATB menetapkan kenaikan tarif air," ujarnya.

Untuk itu Windra mengimbau kepada Ketua BP Batam, Mustofa Widjaja segera mencabut SK yang kontroversial tersebut. Jika tidak warga akan melakukan demo penolakan kenaikan tarif air baik di kantor maupun di rumah Ketua BP tersebut.

Di sisi lain Windra juga menyayangkan sosialisasi yang dilakukan pihak ATB dengan menggandeng pihak kecematan Se-Kota Batam demi memuluskan niatnya menaikan tarif air. Aksi ini menurut Windra sangat melukai hati masyarakat.

"Apakah seorang camat tidak tahu fasilitas kecamatan itu dibelanjakan dari APBD. Apakah seorang camat tidak tahu APBD itu dari uangnya rakyat?. Kami minta Walikota Batam mengusut para camat yang melukai hati masyarakat itu. Dan ini juga bertentangan dengan pernyataan walikota yang menolak kenaikan tarif air, tapi justru pihak kecamatan melakukan sosialisasi kenaikan tarif air tersebut. Ada apa ini ?," tanya Windra. (r/ulo)