Batam, 13/12 (ANTARA) - Pengganti PP 02/2009 tentang perlakuan pajak di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun ditargetkan selesai pada akhir tahun 2010.
"Penggantian PP02/2009 sudah final, dan targetnya Desember selesai," kata Ketua Tim Dewan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Robert Sianipar dalam rapat koordinasi FTZ BBK dengan Komisi XI DPR RI di Batam, Senin.
Ia mengatakan saat ini, draft PP 02/2009 sudah di tangan biro hukum Kementerian Keuangan.
Setelah proses di biro hukum selesai, lalu dilanjutkan dengan rapat koordinasi tingkat Menteri, baru diajukan ke Presiden.
PP02/2009, kata dia diganti, bukan direvisi, karena sebagian besar pasal-pasalnya dirubah total.
"Itu nanti PP baru, sedangkan PP02 langsung diganti dan dicabut,"kata dia.
Pemerintah mengubah sekitar 50 persen isi PP 02 tahun 2009 agar FTZ BBK lebih kompetitif dengan kawasan sejenis di Asia Pasifik.
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Riau Abdullah Gose mengatakan pemerintah sepakat untuk membuat FTZ BBK lebih kompetitif dan mengubah peraturan yang dianggap memberatkan dunia usaha.
Pasal yang diubah itu, kata dia, antara lain tentang kelancaran arus barang ke luar dan masuk FTZ BBK, perlakuan jalur hijau industri dan pengawasan arus barang masuk industri.
"Nantinya, arus barang industri tidak terlalu ketat, tapi untuk barang konsumsi tetap diawasi," kata dia.
Menurut dia, isi PP pengganti PP 02 tahun 2009 tentang tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas.
"Nantinya merupakan saduran dari draft yang diajukan Kadin Kepri disandingkan dengan yang disusun pemerintah,"katanya.
"Tidak semua draft yang kami ajukan diakomodasi, namun, disandingkan dengan masukan-masukan pemerintah yang lain," kata Gose.
Ketua Kadinda Kepri John Kennedy mengatakan pengusaha tetap berharap agar pemerintah mengakomodasi susunan PP yang dibuat Kadin Kepri.
"Terutama persoalan bea dan cukai, karena selama ini itu yang menghambat," kata dia.
Kadin mengusulkan agar kepabeanan untuk FTZ BBK berada di bawah Badan Pengusahaan FTZ atau Dewan FTZ BBK. (T.Y011/B/B008/B008) (T.Y011/B/B008/B008) 13-12-2010 16:45:36 NNNN
"Penggantian PP02/2009 sudah final, dan targetnya Desember selesai," kata Ketua Tim Dewan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Robert Sianipar dalam rapat koordinasi FTZ BBK dengan Komisi XI DPR RI di Batam, Senin.
Ia mengatakan saat ini, draft PP 02/2009 sudah di tangan biro hukum Kementerian Keuangan.
Setelah proses di biro hukum selesai, lalu dilanjutkan dengan rapat koordinasi tingkat Menteri, baru diajukan ke Presiden.
PP02/2009, kata dia diganti, bukan direvisi, karena sebagian besar pasal-pasalnya dirubah total.
"Itu nanti PP baru, sedangkan PP02 langsung diganti dan dicabut,"kata dia.
Pemerintah mengubah sekitar 50 persen isi PP 02 tahun 2009 agar FTZ BBK lebih kompetitif dengan kawasan sejenis di Asia Pasifik.
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Riau Abdullah Gose mengatakan pemerintah sepakat untuk membuat FTZ BBK lebih kompetitif dan mengubah peraturan yang dianggap memberatkan dunia usaha.
Pasal yang diubah itu, kata dia, antara lain tentang kelancaran arus barang ke luar dan masuk FTZ BBK, perlakuan jalur hijau industri dan pengawasan arus barang masuk industri.
"Nantinya, arus barang industri tidak terlalu ketat, tapi untuk barang konsumsi tetap diawasi," kata dia.
Menurut dia, isi PP pengganti PP 02 tahun 2009 tentang tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas.
"Nantinya merupakan saduran dari draft yang diajukan Kadin Kepri disandingkan dengan yang disusun pemerintah,"katanya.
"Tidak semua draft yang kami ajukan diakomodasi, namun, disandingkan dengan masukan-masukan pemerintah yang lain," kata Gose.
Ketua Kadinda Kepri John Kennedy mengatakan pengusaha tetap berharap agar pemerintah mengakomodasi susunan PP yang dibuat Kadin Kepri.
"Terutama persoalan bea dan cukai, karena selama ini itu yang menghambat," kata dia.
Kadin mengusulkan agar kepabeanan untuk FTZ BBK berada di bawah Badan Pengusahaan FTZ atau Dewan FTZ BBK. (T.Y011/B/B008/B008) (T.Y011/B/B008/B008) 13-12-2010 16:45:36 NNNN
Copyright © ANTARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar