Tuesday, 21 December 2010 | Metropolis. ( sumber Batam Pos,versi asli)
BATAM CENTRE (BP) – Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah tak berwenang lagi mengurus infrastruktur jalan raya di Kota Batam. Hal tersebut berlaku mulai tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah Kota/Kabupaten.
”Sebenarnya PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut sudah ada sejak 31 Desember 2009. Namun implementasinya akan diberlakukan pada 2011. Selanjutnya kewenangan masalah pembangunan jalan raya, perawatan dan pemeliharaannya, akan diambil alih seluruhnya oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” ujar Direktur Perencanaan Pembangunan BP Kawasan Batam, Istono.
Masih kata dia, segala bentuk kewenangan terhadap jalan raya Batam pada 201, dibagi menjadi tiga bagian. Pemerintah Provinsi Kepri bertanggung jawab untuk pembangunan, perawatan dan pemeliharaan jalan kolektor atau jalan besar utama. Sedangkan jalan arteri atau lokal,sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota Batam.
Untuk jalan nasional menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui kementerian Pekerjaan Umum (PU). ”Jalan raya kategori kolektor kalau di Batam seperti jalan raya dari Batuampar menuju Bandara, serta Batam Centre sampai Batuaji. Sedangkan jalan raya kategori lokal adalah jalan raya yang berada di wilayah Nagoya, dan Jodoh,” katanya.
Penyerahan pembangunan dan pemeliharaan jalan kepada pemerintah daerah, menurut dia, sesuai dengan surat dari Kementerian Pekerjaan Umum tertanggal 31 Desember 2009 bahwa BP Batam tidak lagi melakukan pembangunan maupun pemeliharaan jalan.
Dia juga mengatakan surat Kementerian Pekerjaan Umum itu juga sejalan dengan UU nomor 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Pada 2011 nanti BP Kawasan Batam akan lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur yang beraspek sosial. Sebab BP Kawasan sekarang ini tak mendapat bantuan dari pemerintah pusat sehingga dituntut untuk mencari income sendiri.
Infrastruktur yang akan dibangun pada 2011 BP Batam, seperti pembangunan drainase, pembangunan pelabuhan untuk fasilitas kapal antar pulau di pelabuhan Macobar, perbaikan ponton di pelabuhan domestik Sekupang, perbaikan gorong-gorong Bandara Hang Nadim yang amblas dan pemeliharaannya, serta pengadaan air bersih seperti perawatan dan pembangunan Dam Tembesi.
”Intinya BP Kawasan akan melakukan pembangunan infrastruktur yang bersifat bisa diusahakan,” jelasnya. (cr6)
”Sebenarnya PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut sudah ada sejak 31 Desember 2009. Namun implementasinya akan diberlakukan pada 2011. Selanjutnya kewenangan masalah pembangunan jalan raya, perawatan dan pemeliharaannya, akan diambil alih seluruhnya oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” ujar Direktur Perencanaan Pembangunan BP Kawasan Batam, Istono.
Masih kata dia, segala bentuk kewenangan terhadap jalan raya Batam pada 201, dibagi menjadi tiga bagian. Pemerintah Provinsi Kepri bertanggung jawab untuk pembangunan, perawatan dan pemeliharaan jalan kolektor atau jalan besar utama. Sedangkan jalan arteri atau lokal,sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota Batam.
Untuk jalan nasional menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui kementerian Pekerjaan Umum (PU). ”Jalan raya kategori kolektor kalau di Batam seperti jalan raya dari Batuampar menuju Bandara, serta Batam Centre sampai Batuaji. Sedangkan jalan raya kategori lokal adalah jalan raya yang berada di wilayah Nagoya, dan Jodoh,” katanya.
Penyerahan pembangunan dan pemeliharaan jalan kepada pemerintah daerah, menurut dia, sesuai dengan surat dari Kementerian Pekerjaan Umum tertanggal 31 Desember 2009 bahwa BP Batam tidak lagi melakukan pembangunan maupun pemeliharaan jalan.
Dia juga mengatakan surat Kementerian Pekerjaan Umum itu juga sejalan dengan UU nomor 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Pada 2011 nanti BP Kawasan Batam akan lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur yang beraspek sosial. Sebab BP Kawasan sekarang ini tak mendapat bantuan dari pemerintah pusat sehingga dituntut untuk mencari income sendiri.
Infrastruktur yang akan dibangun pada 2011 BP Batam, seperti pembangunan drainase, pembangunan pelabuhan untuk fasilitas kapal antar pulau di pelabuhan Macobar, perbaikan ponton di pelabuhan domestik Sekupang, perbaikan gorong-gorong Bandara Hang Nadim yang amblas dan pemeliharaannya, serta pengadaan air bersih seperti perawatan dan pembangunan Dam Tembesi.
”Intinya BP Kawasan akan melakukan pembangunan infrastruktur yang bersifat bisa diusahakan,” jelasnya. (cr6)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar