Batam, 14/12 (ANTARA) - Gedung Pusat Informasi dan Teknologi Badan Pengusahaan Batam siap mendukung rencana penerapan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP secara nasional mulai tahun 2011.
Dukungan itu tepatnya dengan memfungsikan fasilitas gedung ini sebagai "disaster recovery center" (DRC) dari "database" kependudukan di Indonesia, kata Donald D Pandjaitan, kepala Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Teknologi BP Batam, di Batam, Selasa.
Gedung pusat informasi dan teknologi BP Batam seluas 1.000 meter persegi dan 400 meter persegi di antaranya direncanakan untuk menempatkan server-server administrasi kependudukan,
Rencana tersebut muncul setelah Irman, pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Hammam Riza direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, berkunjung ke BP Batam beberapa waktu lalu.
Hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan Kepala BP Batam.
"Penandatanganan nota kesepahaman itu akan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menkominfo serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)," kata Panjaitan.
Dia menjelaskan dalam kunjungan itu Irman juga menyampaikan bahwa Database Kependudukan berbasis NIK dan KTP elektronik ini merupakan amanat UU No.23 tahun 2006.
Visi UU tersebut adalah menciptakan tertib administrasi kependudukan 2015, kata dia.
Penerapan e-KTP, yang dilengkapi dengan kode pengamanan dan rekaman elektronik, sidik jari dan tanda tangan yang tersimpan dalam chip, berfungsi untuk mencegah pemilikan KTP ganda atau KTP palsu.
Menurut Pandjaitan, Hammam Riza, mengharapkan "recovery system" dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), termasuk server basis data memenuhi persyaratan dari strategi "business continuity planning" untuk keberlangsungan operasional SIAK.
BPPT berperan memberikan rekomendasi dan pendampingan teknis untuk pengembangan SIAK, pemutakhiran data kependudukan dan penerapan e-KTP sehingga direncanakan pada tahun 2011 dapat diterbitkan di 197 kabupaten/kota dan pada tahun 2012 dilakukan pada 300 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, kata dia.
Penerapan KTP elektronik akan diterapkan mulai 2011 setelah beberapa waktu silam di Batam berlangsung penandatanganan surat pernyataan kesanggupan dari 197 bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia untuk menerapkan KTP elektronik. (T.pso-142/B/A013/A013) 14-12-2010 21:13:15 NNNN
Dukungan itu tepatnya dengan memfungsikan fasilitas gedung ini sebagai "disaster recovery center" (DRC) dari "database" kependudukan di Indonesia, kata Donald D Pandjaitan, kepala Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Teknologi BP Batam, di Batam, Selasa.
Gedung pusat informasi dan teknologi BP Batam seluas 1.000 meter persegi dan 400 meter persegi di antaranya direncanakan untuk menempatkan server-server administrasi kependudukan,
Rencana tersebut muncul setelah Irman, pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Hammam Riza direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, berkunjung ke BP Batam beberapa waktu lalu.
Hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan Kepala BP Batam.
"Penandatanganan nota kesepahaman itu akan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menkominfo serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)," kata Panjaitan.
Dia menjelaskan dalam kunjungan itu Irman juga menyampaikan bahwa Database Kependudukan berbasis NIK dan KTP elektronik ini merupakan amanat UU No.23 tahun 2006.
Visi UU tersebut adalah menciptakan tertib administrasi kependudukan 2015, kata dia.
Penerapan e-KTP, yang dilengkapi dengan kode pengamanan dan rekaman elektronik, sidik jari dan tanda tangan yang tersimpan dalam chip, berfungsi untuk mencegah pemilikan KTP ganda atau KTP palsu.
Menurut Pandjaitan, Hammam Riza, mengharapkan "recovery system" dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), termasuk server basis data memenuhi persyaratan dari strategi "business continuity planning" untuk keberlangsungan operasional SIAK.
BPPT berperan memberikan rekomendasi dan pendampingan teknis untuk pengembangan SIAK, pemutakhiran data kependudukan dan penerapan e-KTP sehingga direncanakan pada tahun 2011 dapat diterbitkan di 197 kabupaten/kota dan pada tahun 2012 dilakukan pada 300 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, kata dia.
Penerapan KTP elektronik akan diterapkan mulai 2011 setelah beberapa waktu silam di Batam berlangsung penandatanganan surat pernyataan kesanggupan dari 197 bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia untuk menerapkan KTP elektronik. (T.pso-142/B/A013/A013) 14-12-2010 21:13:15 NNNN
Copyright © ANTARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar