BATAM (BP) – Isi revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No. 463 tahun 2013 memberikan keuntungan terhadap kawasan pemukiman di Kota Batam. Pasalnya, hampir semua lahan pemukiman sudah terbebas dari kawasan hutan lindung.
”Isinya (revisi SK Menhut, red) sesuai keinginan masyarakat. Dimana daerah yang sebelumnya masuk kawasan hutan sudah dibebaskan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim, Kamis (25/9).
Djaja mengatakan pasal-pasal yang ada dalam revisi SK Menhut tersebut sudah menampung saran dari tim padu serasi. Menurutnya hal ini menjadi kabar gembira bagi semua warga Batam.
Di luar SK Menhut, ia juga memastikan seluruh kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) sudah disetujui DPR RI. Dengan ini, maka investasi di Batam akan lebih terjamin.
Meski demikian, Djaja mengaku belum mengetahui kapan akan terbit revisi SK Menhut No. 463 tersebut. ”Sudah saya baca revisinya, kami (REI Batam, red) terus mengawal di Jakarta,” tuturnya.
Ketua DPP REI, Eddy Hussy juga mengungkapkan bahwa revisi SK Menhut No. 463 tahun 2013 akan menguntungkan masyarakat. Menurutnya, revisi SK Menhut tersebut juga sangat penting dalam kelangsungan investasi di Batam.
Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani mengatakan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan segera mengeluarkan revisi SK Menhut No. 463 tahun 2013. SK ini sebelumnya sempat menjadi kontroversi setelah sebelumnya Menhut memasukkan sebagian besar kawasan perumahan, perdagangan dan industri di Kota Batam sebagai hutan lindung.
SK yang baru itu akan terbit sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. Di mana, lanjutnya, meyakini bahwa Menhut akan mengakomodir kondisi terkini berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri.
”Judulnya juga saya belum tahu, apa sama dengan sebelumnya atau bagaimana,” kata Gubernur. (ian)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar