Senin, 2 Maret 2015 (Sumber: Sindo News)
Batam - Ketua Dewan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam Bintan Karimun M Sani mengatakan, luas lahan untuk investasi di kawasan FTZ Batam perlu dihitung ulang untuk mengetahui jumlah persis lahan eksisting saat ini.
"Saya kira memang sudah banyak pembangunan industri dan tentu lahan semakin sedikit. Tapi tetap perlu kajian juga," kata M Sani yang juga Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) di Batam,kemrin.
Sani mengakui berdasarkan pengamatannya, luas lahan untuk investasi memang terus berkurang dari tahun ke tahun. Namun dia yakin luas lahan investasi di Batam belum kritis mengingat masih ada lahan-lahan yang sudah dialokasikan namun belum dibangun.
"Lahan yang sudah diplot, saya yakin bisa lebih dari 200 hektare. Selama yang punya lahan dan pengalokasian lahan sesuai aturan main,"kata Sani.
Dia juga menegaskan agar pengalokasian lahan dari BP Batam untuk pihak lain bisa dimanfaatkan secara maksimal agar tidak menganggu iklim investasi. Sedangkan hiruk pikuk lahan investasi di Batam yang disebut-sebut makin kritis dengan tersisa 200 hektare juga dirasa belum menganggu investasi. "Saya kira belum menganggu investasi," ujarnya.
Sementara itu, Himpunan Kawasan industri (HKI) Kota Batam meminta BP Batam menyiapkan sejumlah langkah untuk persiapan ketersediaan lahan industri seiring mengantisipasi masuknya investasi. Salah satunya yakni menyelesaikan masalah Rempang Galang.
Ketua HKI Batam Oka Simatupang mengatakan, ketersediaan lahan industri di kawasan ini semkin menyempit dan terbatas. Kabil Industri Estate misalnya, penggunaan lahan untuk industri meski masih tersedia namun ekspansi lahannya sudah semakin terbatas karena sebagian lahan disana sudah dialokasikan untuk perusahaan. Adapun penggunaan lahan di KIE sudah mendekati 600 hektare sejak pertama kali dibuka seluas 73 hektare.
Sementara opsi reklamasi pantai sebagai kawasan industri juga sudah tidak mungkin lagi dilakukan. "Yang bisa itu ke Barelang tapi statusnya kan belom selesai. Kami menunggu masalah itu selesai sampai industri bisa berkembang ke sana,"kata Oka.
Penggunaan Rempang Galang, kata dia, juga memiliki perencanaan yang lebih matang karena tidak bisa seenaknya seperti di Batam. Kebutuhan lahan untuk industri di Relang sudah diplot sesuai peruntukannya yang tercakup dalam Perpres 87/2011 tentang RTRW FTZ.
Dosen Bisnis Internasional Universitas Putera Batam Suyono Saputra menilai BP Batam Harus bisa menjamin ketersediaan lahan untuk menjaga tren positif kenaikan kepercayaan investor kekawasan ini.
Catatan pendaftaran dan realisasi investasi sepanjang 2014 sebesar USD510 juta mencerminkan kepercayaan global terhadap kawasan FTZ Batam sudah meningkat. Namun tren positif itu tetap harus dipertahankan dengan berbagai cara.
"Ini menandakan Batam masih punya daya tarik investasi. Tren positif ini menjadi tantangan bagi BP Batam untuk mempertahankan kondisi seperti ini antara lain dengan memberi jaminan ketersediaan tenaga kerja,"Suyono.
Direktur Investasi dan Pemasaran BP Batam Purnomo Ardiantono mengatakan, kondisi kebutuhan lahan investasi di Batam banyak terganjal masalah. Salah satu faktor penyebabnya adalah alokasi kebijakan dari pemerintah pusat yang berbuntut ketidakjelasan tidak segera diselesaikan.
Selain itu, kondisi itu juga dipersulit dengan fenomena lahan investasi yang dirambah masyarakat. Sehingga Pemko dan BP Batam tidak bisa berbuat banyak dari sisi kontrol lahan sesuai dengan RTRW.
Meski begitu, Purnomo belum mempunyai data terkait sisa jumlah lahan investasi di Batam."Saya tidak tahu sisa lahan di Batam. Jumlahnya ada di bagian lahan,"pungkas Purnomo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar