BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengadakan business gathering bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri dalam rangka mengetahui informasi peningkatan dan pengaruh investasi di Batam dan Provinsi Kepri, Kamis (5/3/2015) di Hotel Harmoni One, Batam Centre.
Direktur Investasi dan Pemasaran, Purnomo Andiantono, dalam sambutannya mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi nasional 5 hingga 6 persen, dan Batam sebagai daerah industri telah didukung oleh fasilitas air, listrik, jalan, hingga pembangunan fasilitas umum.
Purnomo menambahkan, perkembangan fisik di Batam tidak cukup di era ke depan, apalagi sekarang muncul berbagai isu masalah yang akan sedikit mengganggu iklim investasi. Dibutuhkan manajemen yang probisnis, waktu yang efisien sehingga iklim investasi di Batam dapat terus bersaing.
"Isu-isu ketenagakerjaan dan keamanan perlu dibicarakan dan dirapatkan bersama Menko Perekonomian. Tidak hanya itu, masukan atau saran, baik di bidang hukum maupun kebijakan-kebijakan perizinan sangat dibutuhkan dari teman-teman HKI," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, BP Batam juga memaparkan terkait hasil kajian Frost dan Sullivan dan perkembangan investasi di Batam. Hasil kajian bersama, industri terbagi menjadi 3, terdapat industri pendukung (kesehatan, pendidikan, jasa keuangan, dll), industri pelengkap (makanan, minuman, tekstil, kimia, dll), dan industri fokus (green industri, informasi dan komunikasi, kilang minyak, dll).
"Sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Indonesia (Nawacita), BP Batam dalam mengolah investasi memprioritaskan penanaman modal di Batam ada pada industri kelistrikan, industri padat karya, industri subtitusi impor, industri ekspor, industri agroindustri, industri hilir komoditas mineral, industri maritim, dan industri pariwisata," terangnya.
Di tempat yang sama, Oka Simatupang, Ketua HKI Provinsi Kepri, mengatakan bahwa Batam sebagai kawasan free trade zone (FTZ) nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Namun, perkembangan itu tidak terlepas dari masalah terutama tentang permasalahan pada pelayanan.
Oka berpendapat segala bentuk pelayanan, baik pelayanan pemerintah ataupun nonpemerintahan ada pada PP No. 97 tahun 2014 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Sehingga diharapkan tidak ada terjadi penyelewengan dalam pengurusan perijinan. Faktor lain yang mengganggu iklim investasi di Batam ada pada ketenagakerjaan dan keamanan objek vital nasional di Batam," ungkap Oka. (*)
Editor: Roelan
Direktur Investasi dan Pemasaran, Purnomo Andiantono, dalam sambutannya mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi nasional 5 hingga 6 persen, dan Batam sebagai daerah industri telah didukung oleh fasilitas air, listrik, jalan, hingga pembangunan fasilitas umum.
Purnomo menambahkan, perkembangan fisik di Batam tidak cukup di era ke depan, apalagi sekarang muncul berbagai isu masalah yang akan sedikit mengganggu iklim investasi. Dibutuhkan manajemen yang probisnis, waktu yang efisien sehingga iklim investasi di Batam dapat terus bersaing.
"Isu-isu ketenagakerjaan dan keamanan perlu dibicarakan dan dirapatkan bersama Menko Perekonomian. Tidak hanya itu, masukan atau saran, baik di bidang hukum maupun kebijakan-kebijakan perizinan sangat dibutuhkan dari teman-teman HKI," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, BP Batam juga memaparkan terkait hasil kajian Frost dan Sullivan dan perkembangan investasi di Batam. Hasil kajian bersama, industri terbagi menjadi 3, terdapat industri pendukung (kesehatan, pendidikan, jasa keuangan, dll), industri pelengkap (makanan, minuman, tekstil, kimia, dll), dan industri fokus (green industri, informasi dan komunikasi, kilang minyak, dll).
"Sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Indonesia (Nawacita), BP Batam dalam mengolah investasi memprioritaskan penanaman modal di Batam ada pada industri kelistrikan, industri padat karya, industri subtitusi impor, industri ekspor, industri agroindustri, industri hilir komoditas mineral, industri maritim, dan industri pariwisata," terangnya.
Di tempat yang sama, Oka Simatupang, Ketua HKI Provinsi Kepri, mengatakan bahwa Batam sebagai kawasan free trade zone (FTZ) nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Namun, perkembangan itu tidak terlepas dari masalah terutama tentang permasalahan pada pelayanan.
Oka berpendapat segala bentuk pelayanan, baik pelayanan pemerintah ataupun nonpemerintahan ada pada PP No. 97 tahun 2014 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Sehingga diharapkan tidak ada terjadi penyelewengan dalam pengurusan perijinan. Faktor lain yang mengganggu iklim investasi di Batam ada pada ketenagakerjaan dan keamanan objek vital nasional di Batam," ungkap Oka. (*)
Editor: Roelan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar