Oleh: Larno
Batam (Antara) - Badan Pengusahaan Batam tetap akan melaksanakan proyek Pelabuhan Alih Kapal Tanjungsauh dengan penganggaran penyusunan studi kelayakan pada 2016, meski pengajuan agar pulau yang akan dibangun itu dimasukkan ke kawasan bebas belum disetujui.
"Untuk 2016 disiapkan anggaran Rp176 miliar. Sebagian akan digunakan hanya sebatas untuk menyusun studi kelayakan proyek Tanjungsauh dan kajian persiapan pembangunannya. Sebagian lagi untuk pembangunan proyek pelabuhan lain," kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Rabu.
Pelabuhan lain yang akan mendapat kuncuran dana di antaranya Batuampar, Kabil (pelabuhan CPO), Pelabuhan Domestik Telaga Punggur dan Pelabuhan Domestik Sekupang.
"Ini sebagai upaya BP Batam untuk meningkatkan infrastruktur Kawasan Bebas Batam agar mampu bersaing dengan kawasan lain di luar negeri," kata dia.
Proyek Tanjungsauh sendiri merupakan upaya BP Batam untuk menangkap pasar alih jasa kargo kapal angkutan di Selat Malaka yang selama ini dikuasai Malaysia dan Singapura.
Sementara Batam yang memiliki posisi strategis hingga saat ini belum bisa memanfaatkanya karena tidak memiliki pelabuhan memadai.
BP Batam juga telah mempersiapkan 1.000 hektare lahan di Pulau Tanjungsauh yang akan dipergunakan sebagai pelabuhan, buffer aktifitas logistik maupun limpahan bongkar muat hingga kawasan industri baru.
Tanjungsauh diharapkan mampu menyerap pasar aktivitas bongkar muat sebanyak 4 juta TEUs atau 20 kali dari kapasitas Terminal Petikemas Batuampar yang kini dimiliki BP Batam.
Sementara berdasarkan kajian awal Pelindo II pada 2012 lalu, proyek Tanjungsauh setidaknya membutuhkan investasi senilai Rp7 triliun dengan rincian Rp4 triliun untuk pembangunan dan Rp3 triliun untuk pengadaan fasilitasnya.
Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam Istono mengungkapkan skema Private-Public Partnership (PPP) atau KPS dibutuhkan untuk membiayai proyek pelabuhan alih kapal yang pada umumnya membutuhkan investasi yang sangat besar.
"Maka praktis usulan skema PPP menjadi opsi satu-satunya untuk diajukan ke buku proyek Bappenas untuk masuk tahap tender agar memberi ruang bagi swasta," kata dia.
Istono mengatakan, BP Batam masih mencoba untuk meyakinkan pemerintah pusat atas proyek yang diharapkan juga sebagai bagian simpul tol laut. (Antara)
Editor: Rusdianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar